BP Lepas Bisnis SPBU Indonesia untuk Fokus Hulu, Pemerintah Tegaskan Keputusan Murni Bisnis

BP Global Investments Limited melepas seluruh kepemilikan sahamnya dalam bisnis stasiun pengisian bahan bakar umum di Indonesia. Pemerintah menilai langkah tersebut sebagai keputusan bisnis perusahaan yang ingin memperkuat fokus pada sektor hulu minyak dan gas bumi.

Kepemilikan BP di PT Aneka Petroindo Raya (APR), perusahaan patungan dengan PT AKR Corporindo Tbk, kini dialihkan kepada dua anak usaha Grup AKR. APR sebelumnya menjalankan bisnis SPBU BP di Indonesia dengan struktur kepemilikan BP sebesar 49,9% dan Grup AKR sebesar 50,1%.

Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Laode Sulaeman, menyatakan pelepasan bisnis ritel tersebut tidak perlu dipandang sebagai persoalan khusus. Menurutnya, perusahaan migas global tengah menyesuaikan strategi agar operasi bisnis berjalan lebih efisien dan efektif.

Laode menyebut BP memiliki kekuatan di sektor hulu sehingga perusahaan memilih memusatkan perhatian pada bidang tersebut. BP juga sedang melakukan eksplorasi di Papua, yang disebut menjadi salah satu alasan perusahaan mengutamakan bisnis hulu.

“Udah, ini kan keputusan bisnis biasa aja sih. Sebenarnya sebelumnya ada juga Shell ke Isla, Shell ingin fokus ke bisnis pelumas. BP kan di hulu kuat, jadi dia ingin fokus ke hulu sehingga ini dilepas,” ujar Laode di Gedung DPD, Jakarta, Senin (9/11/2026).

Transaksi Saham APR

Pengalihan saham BP di APR dilakukan pada 6 November 2026. Berdasarkan keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia pada Senin (9/11/2026), nilai transaksi tersebut mencapai US$ 14,22 juta atau Rp 255,96 miliar dengan kurs Rp 18.000.

Dua entitas Grup AKR yang membeli saham tersebut ialah PT Anugerah Krida Retailindo (AKRIDA) dan PT Andahanesa Abadi (ADH). Keduanya mengakuisisi 11.444.565 saham APR yang sebelumnya dimiliki BP.

Setelah transaksi itu, bisnis SPBU BP di Indonesia tidak lagi memiliki kepemilikan saham dari BP Global Investments Limited. AKRIDA dan ADH menjadi pihak yang mengambil alih saham BP dalam perusahaan patungan tersebut.

Pemerintah Bantah Terkait Iklim Investasi

Laode membantah anggapan bahwa keluarnya BP dan Shell dari bisnis hilir migas berkaitan dengan iklim investasi yang tidak kondusif. Ia menegaskan keputusan tersebut murni didorong oleh pertimbangan bisnis masing-masing perusahaan.

Menurut Laode, dinamika global membuat badan usaha perlu menentukan bidang yang paling sesuai dengan keunggulan dan strategi operasionalnya. Perusahaan kemudian dapat melepas lini usaha yang dinilai tidak menjadi fokus utama.

“Kalau dari saya nggak ada ke arah situ, ini murni keputusan bisnis. Memang dinamika global memaksa seluruh badan usaha berpikri bagaimana mengoperasikan yang efisien, efektif, dan terbaik,” katanya.

Ia membandingkan langkah BP dengan Shell yang memilih fokus pada bisnis pelumas. Sementara itu, BP dinilai memilih memusatkan sumber daya pada sektor hulu, termasuk aktivitas eksplorasi yang tengah dilakukan di Papua.

Perubahan kepemilikan APR menandai berakhirnya keterlibatan langsung BP sebagai pemegang saham dalam jaringan SPBU di Indonesia. Namun, pemerintah melihat transaksi tersebut sebagai bagian dari penyesuaian strategi korporasi di tengah dinamika industri migas global.

Back to top button