Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi meminta KAI menjelaskan skema pengadaan armada pengganti setelah rencana impor KRL bekas dari Jepang dibatalkan. Penjelasan itu dibutuhkan agar kebutuhan tambahan kereta untuk layanan masyarakat tetap bisa dipenuhi.
Dudy menilai pembatalan impor tidak boleh mengabaikan kualitas dan keselamatan armada yang digunakan penumpang. Fokus pemerintah, menurutnya, adalah memastikan masyarakat memperoleh kereta yang baik dan sesuai standar keselamatan.
Menhub Menunggu Penjelasan KAI
Dudy berencana bertemu direksi KAI untuk membahas dampak pembatalan tersebut terhadap pemenuhan armada KRL. Pertemuan itu juga akan membicarakan mekanisme pengadaan rangkaian pengganti tanpa mengandalkan impor kereta bekas.
Ia ingin mengetahui bentuk kebijakan yang akan dijalankan KAI setelah opsi impor tidak diteruskan. Keterangan dari perusahaan dinilai penting untuk memberi gambaran mengenai keberlanjutan penyediaan rangkaian tambahan.
“Nah saya pengin tahu makanya, tidak mengimpor (KRL) bekas itu seperti apa,” kata Dudy di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (9/11/2026). Pernyataan itu disampaikan ketika ia menanggapi pembatalan rencana impor KRL bekas Jepang.
Keselamatan Jadi Pertimbangan Utama
Menurut Dudy, penambahan jumlah kereta tidak bisa dipisahkan dari standar keselamatan yang harus dipenuhi. Armada yang tersedia perlu layak dipakai untuk mendukung mobilitas masyarakat melalui transportasi umum.
“Yang paling penting buat saya adalah bagaimana masyarakat bisa mendapatkan kereta yang baik, yang sesuai dengan standar keselamatan,” tegas Dudy. Penekanan itu menempatkan mutu armada sebagai unsur utama dalam rencana pengadaan berikutnya.
Kebutuhan informasi yang diminta Menhub bukan hanya soal jumlah rangkaian pengganti. Pemerintah juga ingin memahami cara KAI menjaga ketersediaan layanan ketika impor KRL bekas tidak digunakan.
Impor Semula Ditujukan Menambah Armada
Sebelumnya, impor rangkaian KRL bekas dari Jepang direncanakan untuk mempercepat pemenuhan kebutuhan tambahan armada transportasi umum. Rencana itu berkaitan langsung dengan kebutuhan kereta bagi masyarakat yang menggunakan layanan KRL.
Pembatalan impor kemudian memunculkan kebutuhan akan skema alternatif untuk menyediakan rangkaian tambahan. Dudy belum memaparkan rincian bentuk pengadaan pengganti yang akan dipilih.
Direksi KAI akan menjadi pihak yang dimintai penjelasan mengenai alasan dan bentuk pembatalan impor tersebut. Pembahasan juga diarahkan pada langkah lanjutan agar layanan transportasi umum tetap ditopang kereta yang memenuhi standar keselamatan.
Ketersediaan armada dan kualitas layanan menjadi dua hal yang akan dibahas dalam pertemuan itu. KAI perlu menjelaskan bagaimana kebutuhan rangkaian KRL dapat dipenuhi setelah opsi impor KRL bekas tidak dilanjutkan.
