Menteri Perindustrian Muhammad Sarmuji menyampaikan harapan pelaku industri otomotif agar mobil hybrid memperoleh insentif nonfiskal di Jakarta. Bentuk insentif yang dinilai penting adalah pembebasan dari pembatasan lalu lintas ganjil genap.
Usulan itu diarahkan bagi kendaraan rendah emisi, termasuk mobil hybrid, agar pemanfaatannya oleh masyarakat dapat lebih maksimal. Saat ini, pengecualian ganjil genap di Jakarta di antara kendaraan rendah emisi baru berlaku untuk kendaraan yang digerakkan dengan motor listrik.
Harapan Industri untuk Mobil Hybrid
Sarmuji mengatakan produsen telah memperhatikan insentif yang tersedia bagi kendaraan ramah lingkungan. Namun, industri juga menginginkan kemudahan nonfiskal yang dapat memberi nilai tambah bagi konsumen saat memilih kendaraan rendah emisi.
"Yang paling mereka harapkan, di samping insentif yang sudah diberikan, adalah insentif nonfiskal. Mereka berharap kendaraan rendah emisi bisa mendapatkan pembebasan dari aturan ganjil-genap, sehingga pemanfaatannya oleh masyarakat menjadi lebih maksimal," kata Sarmuji dalam keterangan tertulisnya.
Menurut Sarmuji, pembebasan tersebut dapat menjadi dorongan tambahan untuk mengarahkan konsumen ke kendaraan yang lebih ramah lingkungan. Ia menilai respons industri akan lebih kuat apabila Jakarta memberikan insentif bagi mobil dengan emisi rendah.
"Kalau Jakarta mau memberikan insentif untuk mobil emisi rendah, tentu pelaku industri akan jauh lebih bersemangat," katanya. Harapan itu menempatkan kebijakan lalu lintas sebagai salah satu faktor yang dipertimbangkan industri, selain insentif yang telah tersedia.
Aturan Ganjil Genap di Jakarta
Pembatasan kendaraan dengan skema ganjil genap diterapkan di sejumlah ruas jalan protokol Jakarta. Aturan tersebut berlaku pada Senin hingga Jumat pukul 06.00-10.00 WIB serta pukul 16.00-21.00 WIB.
Ganjil genap tidak diberlakukan pada Sabtu, Minggu, dan hari libur nasional yang ditetapkan melalui Keputusan Presiden. Ketentuan ini tercantum dalam Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 88 Tahun 2019 tentang Pembatasan Lalu Lintas dengan Sistem Ganjil-Genap.
Meski berlaku bagi kendaraan pribadi pada ruas dan jam tertentu, regulasi itu menetapkan sejumlah pengecualian. Kendaraan listrik menjadi salah satu kategori yang dapat melintas tanpa terkena pembatasan berdasarkan skema tersebut.
13 Kategori Kendaraan yang Dikecualikan
Selain kendaraan listrik, pengecualian mencakup kendaraan pelayanan publik, kendaraan darurat, hingga kendaraan untuk kepentingan tertentu. Berikut 13 kategori kendaraan yang dapat melintas di kawasan ganjil genap:
- Kendaraan bertanda khusus yang membawa penyandang disabilitas.
- Kendaraan ambulans.
- Kendaraan pemadam kebakaran.
- Kendaraan angkutan umum dengan tanda nomor kendaraan bermotor berwarna dasar kuning.
- Kendaraan yang digerakkan dengan motor listrik.
- Sepeda motor.
- Kendaraan angkutan barang khusus pengangkut bahan bakar minyak atau bahan bakar gas.
- Kendaraan pimpinan lembaga tinggi negara Republik Indonesia, termasuk Presiden dan Wakil Presiden serta pimpinan lembaga negara yang disebut dalam aturan.
- Kendaraan dinas operasional dengan tanda nomor kendaraan bermotor berwarna dasar merah, TNI, dan POLRI.
- Kendaraan pimpinan dan pejabat negara asing serta lembaga internasional yang menjadi tamu negara.
- Kendaraan untuk memberikan pertolongan pada kecelakaan lalu lintas.
- Kendaraan pengangkut uang Bank Indonesia, antarbank, dan pengisian anjungan tunai mandiri dengan pengawasan petugas POLRI.
- Kendaraan untuk kepentingan tertentu dengan pengawalan dan/atau sesuai asas diskresi petugas POLRI.
Dalam ketentuan yang berlaku, mobil hybrid belum disebut sebagai kategori kendaraan yang dikecualikan dari ganjil genap. Karena itu, aspirasi industri menempatkan pembebasan lalu lintas sebagai insentif yang masih diharapkan untuk kendaraan rendah emisi tersebut.
