Departemen Kehakiman AS mengungkap dugaan penipuan bantuan biaya kuliah federal senilai lebih dari 200 juta dollar AS atau sekitar Rp3,6 triliun. Skema ini memakai mahasiswa fiktif, atau “mahasiswa hantu”, agar dana pemerintah terus dicairkan.
Lima orang telah dituntut pidana dalam perkara yang diumumkan pada Kamis, 29/10/2026. Kasus tersebut menjadi hasil pertama Operation Ghostbusters, penyelidikan nasional terhadap penipuan bantuan mahasiswa pemerintah.
Pelaku diduga memanfaatkan kecerdasan buatan atau AI untuk membuat akun palsu terlihat aktif di kelas. AI juga disebut dipakai untuk mengisi formulir pendaftaran dan mengerjakan tugas kuliah atas nama mahasiswa fiktif.
Selain memakai AI, para pelaku diduga membayar orang untuk hadir di kelas virtual. Cara itu membuat akun mahasiswa palsu tampak seperti benar-benar mengikuti kegiatan perkuliahan.
Penyidik menemukan 830.840 FSA ID yang berpotensi palsu sepanjang September hingga Oktober 2026. Identitas masuk ke sistem bantuan mahasiswa itu terkait dana bantuan hampir 130 juta dollar AS atau sekitar Rp2,34 triliun.
FSA ID tersebut diduga dibuat menggunakan identitas curian milik warga AS. Banyak korban disebut merupakan lulusan SMA yang tidak pernah mendaftar maupun menjalani pendidikan tinggi.
Identitas korban digunakan untuk mendaftarkan mahasiswa palsu ke kampus yang berada ratusan kilometer dari tempat tinggal mereka. Meski tidak mengikuti kuliah secara nyata, akun itu tercatat aktif sehingga bantuan dapat disalurkan.
Setelah dana masuk, kampus memotong biaya pendidikan sesuai proses yang berlaku. Sisa bantuan kemudian diduga dialihkan ke rekening atas nama pihak lain.
Aliran Dana Diduga Dikirim ke Kenya
Departemen Kehakiman AS menyebut para perantara lalu memindahkan dana sisa bantuan ke luar negeri. Sejumlah warga negara Kenya diduga terlibat dalam perpindahan dana tersebut.
Salah satu terdakwa, warga Kenya yang tinggal di Virginia, diduga menerima lebih dari 700 setoran sisa bantuan. Nilai total yang diterimanya mencapai sekitar 1,44 juta dollar AS atau sekitar Rp25,9 miliar.
Setidaknya 1,3 juta dollar AS atau sekitar Rp23,4 miliar dari dana itu disebut ditransfer ke rekening di AS dan Kenya. Tiga perantara lain di New Jersey juga diduga menerima lebih dari 1 juta dollar AS atau sekitar Rp18 miliar.
Dana dari New Jersey disebut dikirim kepada rekan mereka di Kenya yang berkaitan dengan perusahaan yang mengaku bergerak dalam bisnis safari. Seorang terdakwa lain, warga Kenya di Nebraska, didakwa menyimpan 30 persen hasil penipuan lalu mengirim sisanya ke Kenya.
Penyidik turut menyita aset kripto lebih dari 750.000 dollar AS atau sekitar Rp13,5 miliar dari akun seorang warga Kenya. Departemen Kehakiman AS menyatakan penyitaan tersebut menjadi yang pertama di luar negeri bagi divisi penegakan penipuannya.
Pemeriksaan Identitas Diperketat
FBI sejauh ini mengidentifikasi kerugian lebih dari 32 juta dollar AS atau sekitar Rp576 miliar. Penyelidikan masih mencakup lebih dari 40 perkara yang ditangani 26 kantor lapangan FBI.
Kementerian Pendidikan AS telah memperketat pemeriksaan identitas dalam FAFSA sejak 26 April 2026. Pemohon berisiko tinggi wajib menjalani pemeriksaan kamera langsung dan menunjukkan satu identitas resmi, seperti SIM atau paspor.
Jika pemeriksaan gagal, pemohon harus menghubungi kantor bantuan keuangan kampus untuk verifikasi lanjutan. Pemeriksaan kamera itu wajib dilakukan lewat ponsel atau tablet.
Kelompok advokasi mahasiswa dan asosiasi bantuan keuangan pernah mengingatkan pada 2025 bahwa pemeriksaan tambahan dapat menambah beban administrasi. Mereka juga menilai kebijakan tersebut berpotensi menyulitkan mahasiswa yang sebenarnya berhak menerima bantuan.
Wakil Menteri Pendidikan AS Nicholas Kent menyatakan kementeriannya telah menyelamatkan lebih dari 2 miliar dollar AS atau sekitar Rp36 triliun dari upaya pencurian bantuan. Seluruh terdakwa dalam perkara ini tetap dianggap tidak bersalah sampai terbukti bersalah di pengadilan.
