Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan mengirimkan email resmi kepada wajib pajak yang terindikasi menghapus bukti pemotongan Pajak Penghasilan atau PPh. Email tersebut berkaitan dengan pelaporan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi Tahun Pajak 2025.
Melalui pengumuman yang disampaikan Rabu (11/11/2026), DJP meminta penerima email untuk meneliti kembali data yang telah dimasukkan dalam SPT. Pemeriksaan itu mencakup penghasilan serta bukti pemotongan PPh yang sebelumnya dilaporkan.
DJP menyatakan langkah tersebut ditujukan untuk membantu wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakan sesuai ketentuan yang berlaku. Pengecekan kembali diperlukan agar data dalam SPT mencerminkan kondisi yang sebenarnya.
Wajib pajak yang menerima pemberitahuan diminta melakukan verifikasi dan pencocokan data secara menyeluruh. Perhatian utama diarahkan pada bukti potong PPh yang dihapus saat pengisian atau pelaporan SPT Tahunan.
Penelitian Data SPT
Bukti pemotongan PPh merupakan salah satu informasi yang perlu diperhatikan dalam pelaporan pajak tahunan. DJP meminta wajib pajak memastikan data penghasilan dan kredit pajak yang dicantumkan telah sesuai dengan dokumen perpajakan yang dimiliki.
Dalam pengumumannya, DJP menekankan pentingnya kelengkapan informasi dalam SPT Tahunan. “Wajib pajak perlu memastikan agar seluruh penghasilan, kredit pajak, bukti pemotongan PPh dan/atau informasi perpajakan lainnya telah dilaporkan dengan benar, lengkap dan jelas dalam SPT Tahunan yang disampaikan,” ujar DJP.
Apabila hasil penelitian menunjukkan adanya perubahan atau ketidaksesuaian data, wajib pajak diimbau melakukan pembetulan SPT Tahunan. Pembetulan dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
Ketidaksesuaian yang dimaksud dapat membuat SPT yang telah disampaikan tidak menggambarkan kondisi sebenarnya. Karena itu, proses pencocokan data menjadi bagian penting sebelum wajib pajak menyimpulkan bahwa pelaporan telah benar.
Waspada Email Penipuan
Selain menyampaikan imbauan pemeriksaan data, DJP mengingatkan masyarakat agar berhati-hati terhadap penipuan yang mengatasnamakan instansi tersebut. DJP menegaskan bahwa email resmi hanya dikirim melalui domain @pajak.go.id.
Seluruh layanan DJP juga tidak dipungut biaya. Masyarakat perlu mewaspadai pihak yang meminta pembayaran dengan alasan pengurusan, pemeriksaan, atau pembetulan pelaporan pajak.
DJP menegaskan tidak pernah meminta wajib pajak mengirim pembayaran ke rekening pribadi. Instansi tersebut juga menyatakan tidak mengirimkan tautan di luar situs resmi.
Wajib pajak diminta tidak membagikan kata sandi, one time passcode (OTP), maupun informasi rahasia lainnya kepada pihak mana pun. DJP juga tidak pernah meminta masyarakat membagikan layar perangkat dalam proses layanan perpajakan.
Bagi penerima email terkait penghapusan bukti potong, langkah yang ditekankan adalah memeriksa seluruh data pelaporan secara teliti. Jika ditemukan data yang tidak sesuai, pembetulan SPT Tahunan dapat dilakukan mengikuti ketentuan perpajakan yang berlaku.
