Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dinilai tidak dapat mengajukan peninjauan kembali atau PK dalam perkara pembatalan surat keterangan penyetaraan pendidikan SMA miliknya. Praktisi hukum Abdul Wakil Kamal menyebut Gibran tidak memiliki kedudukan hukum karena tidak tercatat sebagai pihak dalam sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara.
Perkara itu bermula dari gugatan advokat Subhan Palal terhadap Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah atau Kemendikdasmen. Mahkamah Agung kemudian mengabulkan kasasi Subhan dan membatalkan putusan PTUN Jakarta serta Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta.
Mahkamah Agung membatalkan putusan PTUN Jakarta Nomor 62/G/2026/PTUN.JKT dan putusan PT TUN Jakarta Nomor 130/B/2026/PT.TUN.JKT. Dalam putusan tersebut, MA mengadili sendiri perkara itu dengan mengabulkan seluruh gugatan Subhan.
Pihak yang Berhak Mengajukan PK
Abdul menjelaskan, upaya PK hanya dapat ditempuh para pihak yang berperkara secara langsung. Dalam sengketa tersebut, pihak yang dimaksud adalah Subhan sebagai penggugat dan Kemendikdasmen sebagai tergugat.
Menurut Abdul, Subhan tidak memiliki alasan untuk mengajukan PK karena telah memenangkan perkara. Sebaliknya, Kemendikdasmen masih memiliki kemungkinan menggunakan upaya hukum tersebut sebagai pihak yang terlibat dalam sengketa.
“Jadi pihak yang bersengketa itu Pak Subhan dan Kemendikdasmen. Jadi yang dapat mengajukan (PK) itu adalah para pihak,” kata Abdul dalam konferensi pers Aliansi Kolektif Masyarakat Sipil atau AKSI di Kantor Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia Formappi, Jakarta.
Ia menilai posisi Gibran Rakabuming Raka berbeda karena tidak pernah menjadi pihak dalam perkara yang diperiksa PTUN. Gibran juga disebut tidak pernah mengajukan diri sebagai tergugat intervensi selama persidangan berlangsung.
“Gibran enggak punya hak, karena itu bukan pihak. Tidak pernah mengajukan tergugat intervensi di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN),” ujar Abdul.
Abdul turut merujuk keterangan Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra. Kemendikdasmen disebut tidak akan mengajukan PK dan akan melaksanakan putusan pengadilan.
Menurut Abdul, putusan itu perlu segera ditindaklanjuti, termasuk melalui pencabutan surat keputusan yang berkaitan dengan polemik persyaratan pendidikan. Kepastian pelaksanaan putusan dinilai penting agar persoalan hukum serupa tidak kembali muncul.
Usulan Hak Menyatakan Pendapat DPR
Pembahasan mengenai putusan sengketa suket SMA juga muncul dalam diskusi AKSI tentang pengajuan Hak Menyatakan Pendapat atau HMP di DPR terhadap Gibran. Pimpinan DPR sebelumnya menggelar rapat dengan perwakilan lintas fraksi untuk membahas usulan tersebut.
Sedikitnya 120 anggota DPR mengusulkan penggunaan HMP yang diproyeksikan menjadi pintu masuk proses pemakzulan Gibran. Para pengusul menilai Gibran tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai wakil presiden setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung terkait keabsahan dokumen pendidikan SMA miliknya.
Para pengusul terdiri atas 14 anggota Fraksi PDI Perjuangan, 11 anggota Fraksi Partai Golkar, 11 anggota Fraksi Partai Gerindra, dan 19 anggota Fraksi Partai NasDem. Selain itu, terdapat 18 anggota Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, 28 anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, satu anggota Fraksi Partai Amanat Nasional, serta 18 anggota Fraksi Partai Demokrat.
Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa mengatakan usulan itu telah memenuhi persyaratan untuk diteruskan ke rapat pimpinan DPR. Usulan HMP selanjutnya akan dibahas dalam rapat Badan Musyawarah sebelum dibawa ke rapat paripurna DPR yang dijadwalkan berlangsung pada Kamis (12/11/2026).
