Departemen Kehakiman Amerika Serikat membongkar dugaan penipuan bantuan biaya kuliah federal yang melibatkan “mahasiswa hantu” dan sebagian memanfaatkan kecerdasan buatan atau AI. Nilai penipuan tersebut diperkirakan melampaui 200 juta dollar AS, atau sekitar Rp 3,6 triliun, dan diduga berlangsung setidaknya sejak 2021.
Kasus ini menggunakan identitas warga AS yang dicuri untuk mendaftarkan mahasiswa palsu ke kampus. Mereka tidak benar-benar mengikuti pendidikan, tetapi dibuat seolah aktif agar bantuan pemerintah dapat terus dicairkan.
Departemen Kehakiman AS mengumumkan tuntutan pidana terhadap lima orang pada Kamis, 29 Oktober 2026. Perkara itu menjadi hasil pertama dari Operation Ghostbusters, penyelidikan nasional terkait dugaan penipuan bantuan kuliah pemerintah.
Pada September hingga Oktober 2026, penyidik menemukan 830.840 FSA ID yang berpotensi palsu. Identitas login pada sistem bantuan mahasiswa tersebut terkait dengan dana bantuan hampir 130 juta dollar AS, atau sekitar Rp 2,34 triliun.
Menurut Departemen Kehakiman AS, identitas korban kerap digunakan tanpa sepengetahuan mereka untuk mengajukan bantuan biaya kuliah federal. Korban disebut banyak berasal dari warga yang hanya lulus SMA dan tidak pernah menempuh pendidikan tinggi.
Nama-nama itu kemudian didaftarkan ke kampus yang berjarak ratusan kilometer dari tempat tinggal korban. Setelah dana cair, kampus memotong biaya kuliah dan sisa dana dialirkan ke rekening yang dibuka atas nama pihak lain.
AI dan Kelas Virtual
Departemen Kehakiman AS menyatakan para pelaku memakai AI untuk menempatkan mahasiswa palsu di kelas. Langkah itu diduga membuat mahasiswa hantu tampak benar-benar mengikuti perkuliahan sehingga bantuan tetap cair.
Pejabat federal juga menyebut AI digunakan untuk mengisi formulir pendaftaran dan mengerjakan tugas kuliah. Dalam skema lain, pelaku membayar orang untuk muncul dalam kelas virtual agar identitas palsu tersebut terlihat meyakinkan.
Salah satu terdakwa, warga Kenya yang tinggal di Virginia, disebut menerima lebih dari 700 kali setoran sisa bantuan dengan nilai sekitar 1,44 juta dollar AS. Sedikitnya 1,3 juta dollar AS di antaranya diduga ditransfer ke rekening di AS dan Kenya.
Di New Jersey, tiga perantara disebut menerima lebih dari 1 juta dollar AS. Uang itu diduga dikirim kepada rekan mereka di Kenya yang terkait dengan perusahaan yang mengaku bergerak di bisnis safari.
Terdakwa kelima merupakan warga Kenya di Nebraska yang, menurut dakwaan, menyimpan 30 persen hasil penipuan dan mengirim sisanya ke Kenya. Penyidik juga menyita aset kripto senilai lebih dari 750.000 dollar AS dari akun seorang warga Kenya.
Departemen Kehakiman AS menyebut penyitaan aset kripto itu sebagai yang pertama di luar negeri bagi divisi penegakan penipuannya. FBI sejauh ini mengidentifikasi kerugian lebih dari 32 juta dollar AS dan masih menyelidiki lebih dari 40 perkara di 26 kantor lapangan.
Verifikasi Identitas Diperketat
Kementerian Pendidikan AS memperketat pemeriksaan identitas dalam FAFSA sejak 26 April 2026. Pemohon yang dinilai berisiko tinggi diwajibkan menjalani pemeriksaan kamera langsung serta menunjukkan satu kartu identitas resmi, seperti SIM atau paspor.
Pemohon yang tidak lolos pemeriksaan harus menghubungi kantor bantuan keuangan kampus untuk proses verifikasi. Pemeriksaan kamera tersebut juga harus dilakukan melalui ponsel atau tablet.
Kelompok advokasi mahasiswa dan asosiasi bantuan keuangan pada 2025 sempat mengingatkan bahwa pemeriksaan tambahan dapat meningkatkan beban administrasi. Mereka juga menilai prosedur itu berpotensi menyulitkan mahasiswa yang sebenarnya berhak menerima bantuan.
Wakil Menteri Pendidikan AS Nicholas Kent mengeklaim kementeriannya telah menyelamatkan lebih dari 2 miliar dollar AS dari upaya pencurian bantuan. Seluruh terdakwa dalam perkara ini tetap dianggap tidak bersalah sampai terbukti di pengadilan.
