Komite Hukum Federasi Futsal Indonesia (FFI) menegaskan penyelenggaraan Kongres Luar Biasa (KLB) harus mengikuti mekanisme organisasi yang sah. Setiap aspirasi anggota terkait KLB wajib disampaikan berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) FFI.
Penegasan itu disampaikan di tengah berkembangnya wacana KLB di lingkungan federasi futsal Indonesia. Komite Hukum mengingatkan FFI merupakan organisasi independen yang memiliki aturan internal yang telah disepakati para anggotanya.
AD/ART FFI disahkan bersama dalam Kongres Biasa pada 12 Mei 2026. Aturan tersebut menjadi dasar bagi anggota dan pengurus dalam menjalankan seluruh proses organisasi, termasuk pengajuan KLB.
Ketua Komite Hukum FFI, Deny Susanto, menyatakan seluruh pihak perlu menghormati kesepakatan yang telah ditetapkan. Ia menilai kepatuhan terhadap AD/ART penting untuk menjaga tata kelola organisasi.
“AD/ART adalah kesepakatan bersama seluruh anggota FFI. Aturan main itu kita sahkan bersama, sehingga sudah sepatutnya kita jalankan bersama,” kata Deny Susanto dalam keterangan persnya.
Mekanisme KLB
Komite Hukum menjelaskan ketentuan mengenai KLB tercantum dalam ART Pasal 31 ayat (2) huruf c. KLB dapat dilaksanakan atas permintaan Ketua Umum yang mendapat persetujuan mayoritas Komite Eksekutif.
Selain jalur tersebut, KLB juga dapat digelar berdasarkan permintaan tertulis dari sedikitnya dua pertiga seluruh anggota FFI yang mempunyai hak suara. Ketentuan ini menjadi syarat utama agar proses KLB dapat diproses oleh federasi.
Hak suara dalam organisasi meliputi Asosiasi Futsal Provinsi dan Klub Futsal Profesional yang memenuhi ketentuan AD/ART. Kedua kelompok anggota tersebut menjadi unsur yang dapat mengajukan permintaan KLB sesuai prosedur yang berlaku.
Permintaan KLB harus disampaikan secara tertulis kepada FFI dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang. Dokumen tersebut juga harus mencantumkan agenda yang sesuai dengan kewenangan KLB sebelum masuk tahap verifikasi federasi.
Komite Hukum menekankan bahwa verifikasi diperlukan untuk memastikan setiap permintaan memenuhi ketentuan organisasi. Proses ini juga dimaksudkan agar agenda yang diajukan tetap berada dalam ruang lingkup kewenangan KLB.
Deny mengatakan FFI menghormati aspirasi yang disampaikan oleh anggota. Namun, ia mengajak seluruh pihak menempuh jalur organisasi yang sah dan tidak menggunakan cara-cara inkonstitusional di luar mekanisme AD/ART.
“Kami menghormati setiap aspirasi anggota. Kami mengajak seluruh pihak menyampaikannya melalui jalur organisasi yang sah dan menghindari cara-cara inkonstitusional di luar mekanisme AD/ART, demi menjaga ketertiban organisasi dan keberlangsungan futsal nasional,” tegas Deny.
FFI menaungi pengelolaan futsal Indonesia, termasuk pembinaan tim nasional, penyelenggaraan kompetisi, dan pengembangan futsal di seluruh provinsi. Karena itu, mekanisme organisasi yang tertib menjadi bagian dari keberlangsungan pengelolaan futsal nasional.
