Pemakzulan presiden menjadi salah satu mekanisme konstitusional untuk memberhentikan kepala negara sebelum masa jabatannya berakhir. Pada abad ke-21, sejumlah negara mencatat proses tersebut dengan alasan yang beragam, dari dugaan korupsi hingga pelanggaran hukum.
Korea Selatan menjadi negara yang mengalami pemakzulan presiden dua kali dalam rentang sekitar satu dekade. Selain Korea Selatan, Brasil, Lituania, Paraguay, dan Indonesia juga memiliki catatan pemberhentian presiden melalui proses politik serta hukum.
Daftar Pemakzulan Presiden Abad ke-21
Rolandas Paksas, Lituania
Parlemen Lituania atau Seimas memberhentikan Rolandas Paksas pada 6 April 2004, ketika masa jabatannya belum mencapai 14 bulan. Proses itu berkaitan dengan skandal politik, termasuk tuduhan pelanggaran konstitusi.Fernando Lugo Méndez, Paraguay
Kongres Paraguay memakzulkan Fernando Lugo Méndez pada 21–22 Juni 2012. Ia menghadapi empat tuduhan penyalahgunaan wewenang, termasuk dugaan keterlibatan dalam konfrontasi polisi dan petani yang menewaskan 17 orang.Dilma Rousseff, Brasil
Dilma Rousseff, presiden perempuan pertama Brasil, dimakzulkan atas tuduhan manipulasi anggaran federal. Sebanyak 61 senator mendukung pemecatannya pada 31 Agustus 2016.Park Geun-hye, Korea Selatan
Park Geun-hye menjadi presiden perempuan pertama Korea Selatan yang dimakzulkan pada 2017. Ia dituduh berkolusi dan menipu perusahaan multinasional, termasuk Samsung, melalui suap bernilai puluhan juta dolar menurut The Guardian.Yoon Suk-yeol, Korea Selatan
Majelis Nasional Korea Selatan memakzulkan Yoon Suk-yeol pada 14 Desember 2024. Pemberhentian itu dikaitkan dengan deklarasi darurat militer yang dinilai melanggar hukum.Abdurrahman Wahid, Indonesia
Presiden keempat RI Abdurrahman Wahid atau Gus Dur diberhentikan melalui Sidang Istimewa MPR pada 23 Juli 2001. Pemerintahannya menghadapi kritik dari lawan politik terkait pilihan kabinet dan kondisi pemerintahan yang dinilai tidak stabil.
Gus Dur dikenal membawa kembali demokrasi dan kebebasan di Indonesia. Namun, tuduhan korupsi yang digunakan dalam proses politik terhadapnya tidak pernah terbukti hingga ia dimakzulkan.
Mekanisme Pemberhentian di Indonesia
Konstitusi Indonesia tidak memakai istilah pemakzulan presiden secara eksplisit. UUD 1945 menggunakan istilah pemberhentian presiden dan/atau wakil presiden, yang diatur dalam Pasal 7A serta Pasal 7B.
Pasal 7A menyebut presiden atau wakil presiden dapat diberhentikan apabila terbukti melakukan pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela. Pemberhentian juga dapat diusulkan apabila yang bersangkutan terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden atau wakil presiden.
Proses tersebut dimulai ketika DPR menyampaikan pendapat bahwa presiden atau wakil presiden diduga melanggar hukum atau tidak lagi memenuhi syarat jabatan. Pendapat itu merupakan bagian dari pelaksanaan fungsi pengawasan DPR.
Permintaan DPR kepada Mahkamah Konstitusi harus didukung sekurang-kurangnya dua pertiga anggota DPR yang hadir dalam sidang paripurna. Sidang itu juga wajib dihadiri sedikitnya dua pertiga dari seluruh anggota DPR.
Mahkamah Konstitusi wajib memeriksa, mengadili, dan memutus pendapat DPR paling lama 90 hari setelah menerima permintaan. Jika pendapat DPR dinyatakan terbukti, DPR menggelar sidang paripurna untuk meneruskan usul pemberhentian kepada MPR.
MPR wajib menyelenggarakan sidang untuk memutus usul tersebut paling lambat 30 hari sejak menerima usul dari DPR. Sebelum keputusan dibuat, presiden atau wakil presiden harus diberi kesempatan menyampaikan penjelasan dalam rapat paripurna.
Keputusan pemberhentian di MPR mensyaratkan kehadiran sekurang-kurangnya tiga perempat dari seluruh anggota MPR. Usul itu harus disetujui sedikitnya dua pertiga anggota yang hadir dalam rapat paripurna.
