Dugaan manipulasi ekspor produk turunan CPO senilai Rp47,98 triliun menjadi salah satu perkara besar yang didorong untuk diusut secara serius. Human Studies Institute (HSI) menilai Polri dan Kejaksaan Agung perlu memperkuat kerja bersama agar penanganan perkara ekonomi tidak berhenti pada pelaku di permukaan.
Direktorat Jenderal Pajak pada November 2025 menemukan 282 wajib pajak yang diduga memanipulasi ekspor produk turunan CPO. Produk yang disorot mencakup POME dan Fatty Matter.
Penelusuran Nilai Ekspor
Direktur Eksekutif HSI Rasminto menyoroti dugaan under invoicing, yakni pelaporan nilai transaksi yang lebih rendah daripada nilai sebenarnya. Praktik itu dinilai perlu ditelusuri karena dapat berkaitan dengan keluarnya kekayaan alam dengan nilai pelaporan yang tidak sesuai transaksi sesungguhnya.
“Jangan sampai kekayaan alam kita keluar dengan nilai yang dilaporkan jauh di bawah transaksi sebenarnya. Ini harus ditelusuri secara serius,” kata Rasminto.
Kajian NEXT Indonesia Center juga mencatat potensi under invoicing ekspor batu bara sebesar US$13,5 miliar selama 2015-2024. Perkara ini disebut masuk dalam rangkaian persoalan tata kelola komoditas yang berdampak pada penerimaan negara dan kepentingan publik.
Kerja Bersama Antarlembaga
HSI mendorong Polri, terutama Bareskrim, dan Kejaksaan Agung membangun mekanisme kerja bersama untuk perkara besar yang belum tuntas. Mekanisme itu mencakup pertukaran informasi, sinkronisasi pembuktian, serta pengungkapan beneficial ownership.
PPATK, BPK, dan KPK juga dipandang perlu dilibatkan untuk mendukung pengusutan serta pemulihan aset negara. Rasminto menilai koordinasi antara penyidik, penuntut, pengawas keuangan, dan auditor negara dibutuhkan karena bentuk kejahatan ekonomi makin kompleks.
Menurutnya, aparat kini menghadapi pencucian uang, manipulasi perdagangan internasional, hingga kejahatan sumber daya alam. Perbedaan penanganan antarlembaga dikhawatirkan membuka celah bagi pelaku apabila ego sektoral tidak dikesampingkan.
“Semangat kepahlawanan harus dibuktikan dengan persatuan, bukan berjalan sendiri-sendiri,” tegasnya. Ia mengaitkan kebutuhan kolaborasi tersebut dengan peringatan Hari Pahlawan.
Migas, Kehutanan, Dan Tambang
Selain ekspor CPO dan batu bara, HSI menyoroti perkara korupsi pengadaan minyak mentah Petral yang melibatkan tersangka Riza Chalid. Rasminto menilai status buronan tidak boleh menghentikan upaya penegakan hukum maupun penelusuran aliran keuntungan.
“Pengejaran Riza Chalid harus terus menjadi prioritas, termasuk membongkar jaringan dan aliran keuntungan yang berkaitan. Jangan hanya mengejar orangnya, tetapi juga harus menelusuri aset dan seluruh konstruksi kejahatannya,” ujar Rasminto.
BPK menemukan kerugian negara dalam tata kelola minyak senilai US$2,72 miliar dan Rp25,4 triliun. Di sektor pertambangan, PPATK menemukan transaksi tambang emas ilegal sebesar Rp185,03 triliun sepanjang 2023-2025.
Rasminto juga menyinggung perputaran dana tambang emas ilegal atau PETI sebesar Rp992 triliun serta kasus PT AKT di Kalimantan Tengah yang diestimasi merugikan negara Rp17,7 triliun. Persoalan lain yang turut disorot meliputi kejahatan kehutanan dan karhutla seluas 202.004 hektare pada Januari-Juli 2026.
Ia menekankan bahwa keberhasilan penegakan hukum tidak cukup dihitung dari jumlah tersangka. Ukurannya juga mencakup pembongkaran jaringan kejahatan dan pemulihan aset negara yang hilang.
