Mahkamah Agung membatalkan Surat Keterangan penyetaraan pendidikan atas nama Gibran Rakabuming Raka yang terbit pada 6 Agustus 2019. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah juga diwajibkan mencabut surat bernomor 9149/D.D1/KS/2019 tersebut.
Putusan itu mengabulkan seluruh gugatan yang diajukan Subhan. Mahkamah Agung menyatakan surat dari Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan itu batal.
Termohon kasasi turut dihukum membayar biaya perkara pada seluruh tingkat pengadilan. Biaya perkara pada tingkat kasasi ditetapkan sebesar Rp 400.000,00.
Dokumen Dalam Perdebatan Syarat Pendidikan
Surat yang dibatalkan sebelumnya menerangkan bahwa riwayat pendidikan Gibran setara dengan peminatan akuntansi dan keuangan pada jenjang sekolah menengah kejuruan. Dokumen ini menjadi salah satu pokok pembahasan mengenai persyaratan pendidikan Gibran saat maju sebagai calon wakil presiden.
Tim layanan menerbitkan surat tersebut setelah menyusun konsep berdasarkan penilaian dokumen pendidikan. Penilaian itu tidak hanya bertumpu pada satu sertifikat, melainkan pada rangkaian riwayat pendidikan yang diajukan.
Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Nonformal dan Informal Gogot Suharwoto menjelaskan proses itu dalam sidang Mahkamah Konstitusi. Ia menegaskan penyetaraan pendidikan luar negeri bukan sekadar penerbitan administrasi pemerintah untuk menilai satu dokumen.
Menurut Gogot, kementerian menerbitkan hasil penilaian kesetaraan, sedangkan dokumen asli tetap diterbitkan oleh institusi pendidikan di luar negeri. Pemeriksaan dilakukan melalui dua lapisan, yaitu administrasi dan substantif.
Pemeriksaan administrasi mencakup urutan pendidikan, identitas, dokumen pendukung, rapor, sertifikat, serta transkrip. Pada tahap substantif, tim membandingkan capaian belajar dari luar negeri dengan kurikulum dan kompetensi pendidikan nasional.
Dokumen yang diperiksa dalam permohonan 2019 mencakup hasil belajar dari SMP Negeri 1 Surakarta, Orchid Park Secondary School di Singapura, serta UTS Insearch di Australia. Tim menilai ketiganya sebagai satu kesatuan riwayat pendidikan yang menunjukkan kesinambungan hasil belajar.
Mata kuliah di UTS Insearch, termasuk akuntansi, manajemen keuangan, hukum bisnis dan etika, pemasaran, mikroekonomi, serta manajemen, disandingkan dengan struktur pelajaran SMK akuntansi dan keuangan. Sertifikat O-Level sendiri tidak otomatis ditempatkan sebagai ijazah SMA Indonesia, melainkan bagian dari rekam pendidikan pada jenjang menengah.
Keterangan Dari Perwakilan Pendidikan
Atase Pendidikan KBRI Singapura Nur Aeni Ariyanti menyatakan tidak menemukan dokumen pendidikan Gibran dalam arsip KBRI. Ia juga menerangkan Orchid Park Secondary School merupakan sekolah menengah negeri yang berada di bawah Kementerian Pendidikan Singapura.
Atase Pendidikan KBRI Canberra Yuli Rahmawati juga mengatakan tidak menemukan pengajuan permohonan atas nama Gibran dalam arsip yang ditelusuri. Yuli menjelaskan O-Level dapat menjadi jalur masuk ke program foundation, sedangkan lulusan SMA Indonesia dapat masuk melalui kelas 11 dengan persentase 60 persen.
Gibran menempuh pendidikan dasar di SDN Mangkubumen Kidul 16 dan lulus dari SMP Negeri 1 Surakarta pada 2002. Ia kemudian belajar di Orchid Park Secondary School hingga 2004 sebelum melanjutkan pendidikan di UTS Insearch di Australia.
Dalam perkara tersebut, para pemohon mempersoalkan keabsahan syarat pendidikan Gibran ketika menjadi calon wakil presiden. Mahkamah Konstitusi kemudian memutuskan tidak ada bukti ijazah Gibran dari luar negeri yang setara SMA atau sederajat di Indonesia.
