Mobil hybrid yang ingin memperoleh insentif pemerintah pada 2027 perlu memenuhi Tingkat Komponen Dalam Negeri atau TKDN minimal 60 persen. Ambang tersebut naik dari ketentuan tahun ini yang masih berada di level 40 persen.
Menteri Perindustrian Muhammad Sarmuji menyatakan syarat kandungan lokal menjadi penentu utama bagi produsen untuk mengakses dukungan fiskal. Selain TKDN, pemenuhan nilai investasi juga menjadi bagian dari pertimbangan pemberian insentif.
Sarmuji menjelaskan produsen yang membuat kendaraan di Indonesia perlu meningkatkan porsi komponen lokal agar tetap masuk kriteria penerima fasilitas. Ketentuan itu mencakup produsen kendaraan listrik berbasis baterai, hybrid, plug-in hybrid electric vehicle atau PHEV, hingga range extender electric vehicle atau REEV.
“Untuk tahun ini, komponen dalam negeri yang dipersyaratkan untuk bisa menerima insentif itu 40 persen dan tahun depan itu 60 persen,” ujar Sarmuji di Jakarta, Selasa (10/11). Pernyataan tersebut menunjukkan adanya kenaikan standar yang cukup besar bagi industri otomotif.
Khusus untuk mobil hybrid, pemerintah mendorong produsen menaikkan TKDN dari kisaran 50-55 persen menjadi 60 persen. Target itu dibutuhkan agar kendaraan hybrid masih punya peluang menerima insentif, terutama dari sisi pajak atau fiskal.
Menurut Sarmuji, sejumlah pabrikan yang diajak berdiskusi menyatakan siap mengejar target kandungan lokal tersebut. Komitmen dari industri itu menjadi dasar pemerintah untuk mempertahankan peluang pemberian dukungan fiskal.
“Rata-rata mereka menyanggupi. Artinya, mereka juga akan tetap dapat insentif terutama dari sisi pajak atau fiskal,” ucap Sarmuji.
Pemerintah juga membuka kemungkinan stimulus nonfiskal untuk kendaraan rendah emisi. Salah satu opsi yang dibahas adalah pengecualian dari pembatasan lalu lintas ganjil genap di jalan raya.
Namun, fasilitas tersebut tidak akan otomatis berlaku bagi seluruh kendaraan hybrid. Kemudahan itu diarahkan bagi kendaraan yang memiliki emisi sangat rendah atau tingkat efisiensi bahan bakar yang sangat tinggi.
“Bagaimana caranya supaya mendapatkan kemudahan misalkan ganjil genap bisa (untuk mobil) yang hybrid, utama yang hybrid-nya bisa menghasilkan emisi yang sangat rendah atau sangat hemat BBM,” ujar Sarmuji. Kinerja emisi dan konsumsi bahan bakar akan menjadi pertimbangan dalam skema kemudahan tersebut.
Pelaku industri otomotif disebut berharap insentif nonfiskal dapat memperluas penggunaan kendaraan rendah emisi di masyarakat. Pembebasan dari aturan ganjil genap dipandang sebagai fasilitas yang relevan untuk mendukung pemanfaatan kendaraan yang lebih hemat bahan bakar.
“Yang paling mereka harapkan, di samping insentif yang sudah diberikan, adalah insentif nonfiskal. Mereka berharap kendaraan rendah emisi bisa mendapatkan pembebasan dari aturan ganjil-genap, sehingga pemanfaatannya oleh masyarakat menjadi lebih maksimal,” tutur Sarmuji.
Saat ini, pengecualian ganjil genap di Jakarta baru diberikan kepada mobil listrik berbasis baterai. Mobil hybrid belum memperoleh fasilitas serupa, meski pemerintah tengah membahas kemungkinan kemudahan untuk model dengan emisi sangat rendah.
Perbedaan perlakuan itu menjadi alasan munculnya dorongan agar kendaraan hybrid yang efisien ikut dipertimbangkan dalam kebijakan nonfiskal. Pemerintah menilai insentif dapat meningkatkan minat masyarakat sekaligus mendorong industri memperluas pengembangan produk rendah emisi.
“Kalau Jakarta mau memberikan insentif untuk mobil emisi rendah, tentu pelaku industri akan jauh lebih bersemangat,” tutupnya. Bagi produsen, peningkatan TKDN menjadi 60 persen tetap menjadi langkah penting untuk menjaga akses terhadap insentif 2027.
