Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi mempertanyakan alasan dan kronologi kedatangan Silmy Karim ke gedung KPK ketika sejumlah bawahannya diamankan penyidik. Isu itu mengemuka dalam sidang perlawanan Silmy di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Selasa (10/11/2026).
Silmy, mantan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, mengajukan perlawanan atas tudingan operasi tangkap tangan atau OTT. Ia menilai peristiwa OTT yang dilekatkan dalam perkara dugaan gratifikasi dan pemerasan pengurusan izin tinggal terbatas warga negara asing itu tidak pernah terjadi.
Jaksa meminta Silmy menjelaskan keberadaannya secara terbuka saat penyidik mengamankan para bawahannya. Penjelasan itu mencakup lokasi Silmy, orang yang bersamanya, hingga alasan keberadaannya tidak disampaikan sejak awal.
Jaksa juga menanyakan apakah ada pihak yang meminta Silmy datang ke gedung KPK. “Hal-hal tersebut itu seharusnya diceritakan secara lengkap dan tidak sepotong-sepotong seolah-olah terdakwa dengan kesadaran penuh mendatangi KPK, tentu ada cerita di balik itu,” ujar jaksa.
OTT Bukan Unsur Utama Dakwaan
Dalam tanggapannya, jaksa menyatakan status tertangkap tangan bukan unsur penentu bagi dua dakwaan terhadap Silmy. Penuntutan perkara korupsi tidak mensyaratkan terdakwa harus ditangkap saat sedang melakukan tindak pidana.
Jaksa menilai ada atau tidaknya keadaan tertangkap tangan tidak menentukan terpenuhi atau tidaknya unsur Pasal 12 huruf e dan Pasal 12B UU Tipikor. Persoalan legalitas penangkapan maupun upaya paksa, menurut jaksa, perlu diuji berdasarkan dokumen tindakan dan mekanisme hukum acara yang tersedia.
Pembuktian mengenai unsur tindak pidana akan dilakukan pada sidang pokok perkara. Sementara proses kedatangan Silmy ke KPK serta ada tidaknya tindakan penangkapan diposisikan sebagai masalah hukum acara.
Usai sidang, Silmy mengatakan datang sendiri ke KPK pada malam 3 Juni 2026. Namun, ia keberatan karena kesan bahwa dirinya tertangkap tangan terus muncul dalam perkara tersebut.
“Tidak pernah ada OTT, dan itu tidak sesuai dengan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor),” kata Silmy. Kuasa hukumnya, Soleman B. Ponto, menyebut perdebatan perkara kini bergeser dari isu tertangkap tangan ke dugaan pemerasan.
Nilai Dakwaan Pemerasan Dan Gratifikasi
Jaksa mendakwa Silmy terkait dugaan pemerasan terhadap pemohon dokumen keimigrasian dengan nilai keseluruhan Rp 168,9 miliar. Dari rangkaian pungutan itu, Silmy diduga menerima bagian sebesar Rp 1,2 miliar.
Dugaan tersebut disebut dilakukan bersama sejumlah mantan pejabat dan pegawai Direktorat Jenderal Imigrasi. Pemohon didalilkan dipersulit, diperlambat, atau tidak diterbitkan dokumen keimigrasiannya agar memberikan uang.
Dokumen yang tercantum dalam dakwaan meliputi izin tinggal kunjungan, izin tinggal kunjungan dalam keadaan terpaksa, dan izin tinggal kunjungan dalam keadaan darurat. Dakwaan juga mencakup izin tinggal terbatas atau ITAS, izin tinggal tetap atau ITAP, serta perubahan administrasi alih status.
Kuasa hukum Silmy, Abdul Gafur Sangaji, mempersoalkan pencantuman nilai Rp 168 miliar dalam konstruksi dakwaan. Menurutnya, jaksa menyebut nilai yang dikaitkan dengan Silmy hanya Rp 1,2 miliar, sedangkan mekanisme penerimaan, penyerahan, dan dugaan pemerasan akan dibuktikan di persidangan.
Selain pemerasan, Silmy didakwa menerima gratifikasi senilai Rp 33.941.119.000 yang terdiri atas uang Rp 2,5 miliar dan saham pada beberapa perusahaan sekuritas atas namanya senilai Rp 31,3 miliar. Jaksa mendakwa Silmy dengan Pasal 12 huruf e atau Pasal 12B juncto Pasal 18 UU Tipikor juncto Pasal 20 huruf c juncto Pasal 127 ayat 1 UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.
