Ariel NOAH, Desta, dan Gading Marten memberikan klarifikasi mengenai kerja sama endorsement dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Ketiganya menegaskan anggaran yang menjadi perhatian publik bukan seluruhnya diterima oleh mereka sebagai talenta.
Penjelasan itu disampaikan setelah Indonesia Corruption Watch (ICW) menyoroti anggaran Rp 14.696.955.002 dari dua kementerian kepada PT Rans Animasi Indonesia untuk jasa influencer sepanjang 2024-2026. Selain KKP, anggaran tersebut juga disebut berasal dari Kemendikbud Ristek yang kini telah berganti nama.
Gading, Desta, dan Ariel tergabung dalam The Duda’s Minus One, kelompok konten yang mengangkat perjalanan bermotor sekaligus promosi UMKM dan pariwisata daerah. Ariel mengatakan konsep tersebut telah disiapkan sejak akhir 2023 dan episode pertama tayang pada Mei 2024.
Menurut mereka, kegiatan tersebut telah menjangkau 27 kota serta melibatkan puluhan sponsor. Gading menyebut respons masyarakat dan tingkat keterlibatan audiens menjadi alasan sejumlah mitra tertarik bekerja sama.
Penjelasan Soal Output Kerja Sama
Ariel membantah anggapan bahwa dana dalam kerja sama itu hanya diperuntukkan bagi satu video. Ia menyatakan rincian anggaran mencakup banyak kebutuhan, termasuk transportasi, produksi, dan berbagai output konten.
“Tadi dibilang ada dana untuk satu video sejumlah ini, aduh itu gak benar,” kata Ariel. Ia menambahkan bahwa penjelasan lebih rinci mengenai anggaran berada di pihak RANS.
Gading juga menekankan bahwa kerja sama dengan instansi pemerintah dapat memiliki beragam bentuk keluaran. Dalam proyek bersama KKP, keluaran yang dimaksud adalah konten edukasi dan promosi wilayah maupun pulau yang mereka kunjungi.
Ia mengatakan dana yang disorot tidak seluruhnya menjadi bayaran untuk ketiga anggota kelompok tersebut. Menurut Gading, nilai yang diterima mereka mengikuti rate card profesional, seperti saat menerima pekerjaan manggung, menjadi pembawa acara, atau kerja sama dengan produk lain.
Alasan Mengangkat Program KKP
Ariel, Desta, dan Gading menyebut materi kerja sama dengan KKP relevan untuk diperkenalkan kepada masyarakat. Salah satu topik yang mereka angkat adalah program swasembada garam di Rote, setelah mengetahui Indonesia masih mengimpor hampir 3 juta ton garam per tahun.
Mereka menyebut program tersebut memiliki target produksi hingga 5 juta ton per tahun. Informasi mengenai upaya mencapai surplus garam dan kemungkinan ekspor dinilai perlu diperluas jangkauannya melalui konten.
Perjalanan ke Natuna juga menjadi bagian yang dijelaskan dalam klarifikasi tersebut. Gading mengatakan mereka mengetahui keberadaan kapal pengawas patroli KKP yang disiapkan untuk menjaga kedaulatan serta melindungi nelayan dari aktivitas illegal fishing.
Desta menyatakan mereka berbicara dengan nelayan di Natuna yang merasa terbantu dengan keberadaan KKP. Ariel menambahkan fungsi mereka dalam kerja sama itu adalah mengamplifikasi program yang sedang dijalankan, termasuk informasi bagi masyarakat pesisir.
Ketiganya meminta RANS, KKP, dan pihak terkait menyampaikan detail yang diperlukan untuk menjawab keresahan publik. Mereka juga menyatakan kerja sama yang diambil dilakukan secara profesional, mengikuti regulasi dan prosedur yang berlaku.
