Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Kristomei Sianturi memastikan pelayanan bagi masyarakat terdampak bencana tetap berjalan di tengah penanganan kasus dugaan korupsi. Ia menegaskan, operasional penanggulangan bencana tidak boleh terhambat oleh proses hukum yang sedang berlangsung.
BNPB menyerahkan penanganan perkara tersebut sepenuhnya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kristomei menyatakan lembaganya menghormati proses hukum yang berjalan.
“BNPB menegaskan bahwa penanganan bencana dan pelayanan kepada masyarakat terdampak harus tetap berjalan,” ujar Kristomei dalam pertemuan internal yang dikutip dari siaran pers, Sabtu (30/10/2026). Pernyataan itu disampaikan setelah BNPB tersandung operasi tangkap tangan KPK terkait dugaan konflik kepentingan pada paket Dana Siap Pakai (DSP).
Konsolidasi Internal 100 Hari
Kristomei mengatakan BNPB akan menjalankan program konsolidasi internal selama 100 hari setelah operasi tangkap tangan pada 13 Oktober. Program tersebut dirancang melalui tiga agenda utama, yaitu Bersih, Siaga, dan Terhubung.
Agenda Bersih akan diarahkan pada evaluasi menyeluruh atas tata kelola pengadaan, penggunaan anggaran, serta pemeriksaan pertanggungjawaban. BNPB juga akan menertibkan mekanisme kerja agar sistem internal menjadi lebih transparan dan akuntabel.
“Langkah ini diambil usai OTT oleh KPK pada 13 Oktober lalu, terkait dugaan konflik kepentingan pada paket Dana Siap Pakai (DSP),” kata Kristomei. Evaluasi tersebut menjadi bagian dari upaya pembenahan tata kelola di lingkungan BNPB.
Persiapan Menghadapi Musim Hujan
Melalui agenda Siaga, BNPB menyiapkan langkah antisipasi untuk menghadapi puncak musim hujan yang diperkirakan berlangsung pada Desember hingga Februari. Kesiapan peralatan menjadi salah satu fokus agar respons bencana tetap dapat dilakukan saat dibutuhkan.
Pompa, perahu, genset, dan peralatan penanggulangan bencana lainnya akan dikeluarkan dari gudang BNPB maupun BPBD. Seluruh perlengkapan itu akan diuji coba dan dicatat kondisinya.
Agenda Terhubung akan difokuskan pada pengembangan dasbor Kepala BNPB. Sistem tersebut akan mengintegrasikan sistem yang telah tersedia tanpa membuat aplikasi baru.
Pemeriksaan Saksi dan Tersangka
Di sisi lain, KPK memanggil adik mantan Kepala BNPB Suharyanto, Nera Susanto, sebagai saksi dalam perkara dugaan dana siap pakai kebencanaan di lingkungan BNPB pada Jumat (30/10/2026). Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menyebut pemeriksaan dilakukan di Gedung Merah Putih terhadap NER yang berstatus wiraswasta.
KPK juga memanggil sejumlah saksi lain, yakni Direktur PT Integra Teknika Solusindo Eka Andriyanto, Tari Oktavia, Vanessa Annisa Utami, Monica Utari Mariana, dan Nursadriani. Pemeriksaan berkaitan dengan perkara dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa terkait DSP kebencanaan.
Dalam perkara tersebut, KPK menetapkan lima orang sebagai tersangka pada Rabu (14/10/2026). Mereka adalah Bima Setyawan, Gabriel Purwaka Sigit, Richard Erlangga, serta dua pihak swasta, Gery P dan Syifa NG.
Bima Setyawan disebut sebagai adik sekaligus tenaga ahli mantan Kepala BNPB Suharyanto. Gabriel Purwaka Sigit menjabat Kasubdit Pengelolaan Bantuan dan Kedaruratan BNPB sekaligus pejabat pembuat komitmen.
