Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi banjir dan bencana hidrometeorologi basah menjelang musim hujan 2026/2027. Langkah ini dilakukan ketika penanganan kebakaran hutan dan lahan masih berlangsung di sejumlah wilayah.
BNPB juga mengevaluasi Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) untuk penanganan karhutla agar penempatan armada dapat lebih efektif. Evaluasi tersebut menjadi dasar untuk menentukan wilayah yang masih membutuhkan dukungan operasi dan daerah yang asetnya dapat digeser.
Kepala BNPB Letjen Kristomei Sianturi memimpin rapat evaluasi di Posko Terpadu, Base Ops Halim Perdanakusuma, Jakarta, pada Senin, 2 November 2026. Rapat itu diikuti perwakilan TNI/Polri, kementerian dan lembaga, serta pemerintah daerah secara hybrid.
Menurut Kristomei, evaluasi diperlukan untuk mengukur efektivitas pelaksanaan OMC sekaligus menyusun langkah penanganan berikutnya. Pemetaan kebutuhan setiap wilayah dinilai penting agar armada yang tersedia dapat dipakai secara optimal.
Wilayah yang telah memasuki musim hujan berpotensi tidak lagi memerlukan dukungan OMC dengan intensitas yang sama. Aset dari wilayah tersebut dapat dipindahkan menuju daerah yang masih menghadapi risiko karhutla.
Sumatera Selatan, Jambi, Riau, dan Kalimantan Barat disebut sebagai daerah yang mulai mengalami hujan. Sementara Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Maluku Utara, dan Papua Selatan masih berpotensi memerlukan dukungan operasi modifikasi cuaca.
Kristomei menyampaikan, “Sudah mulai hujan di Sumatera Selatan, Jambi, Riau, atau Kalimantan Barat yang bisa kita bantu dulu untuk di wilayah Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Tengah, termasuk Maluku Utara dan Papua Selatan.” Pernyataan itu menggambarkan arah penyesuaian penempatan armada berdasarkan kondisi cuaca di lapangan.
BNPB juga membuka kemungkinan penambahan aset di wilayah yang masih membutuhkan dukungan. “Kalau bisa kita tambah, kita geser mana yang bisa kita geser dan kita tambah aset di sana,” imbuh Kristomei.
Di tengah evaluasi penanganan karhutla, perhatian BNPB mulai mengarah pada ancaman bencana saat musim hujan. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika memprediksi musim hujan akan berlangsung pada akhir 2026.
Ancaman hidrometeorologi basah mencakup kondisi yang memerlukan kesiapan pemerintah daerah dan masyarakat menghadapi perubahan cuaca. Sejumlah wilayah disebut sudah mulai mengalami banjir ketika masa peralihan dari musim kemarau menuju musim hujan berlangsung.
Pada 30 Oktober 2026, Kristomei menerbitkan Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2026 tentang Langkah-Langkah Kesiapsiagaan Menghadapi Musim Hujan Tahun 2026/2027. Surat edaran itu telah didistribusikan kepada seluruh gubernur, bupati, dan wali kota di Indonesia.
Melalui kebijakan tersebut, pemerintah daerah diharapkan memperkuat kewaspadaan terhadap potensi bencana di wilayah masing-masing. Kesiapan personel, peralatan, serta kapasitas masyarakat menjadi bagian dari hal yang perlu ditingkatkan.
Kristomei juga mengimbau para kepala daerah untuk memperhatikan kerawanan banjir. “Saya juga memberikan imbauan kepada seluruh Gubernur, Bupati, Kepala Daerah untuk mewaspadai tentang adanya kerawanan banjir di wilayah masing-masing,” katanya.
Peralihan ancaman dari karhutla menuju banjir membutuhkan respons yang menyesuaikan kondisi setiap daerah. BNPB menilai perubahan cuaca perlu terus diwaspadai agar langkah penanganan dapat dilakukan sesuai kebutuhan.
Kristomei menekankan bahwa tantangan kebencanaan dapat bergeser seiring datangnya musim hujan. “Kelihatan tantangannya mulai bergeser ini, habis Karhutla terbitlah banjir. Nanti sama-sama kita antisipasi,” pungkasnya.
