Gibran Rakabuming Raka tetap akan memperoleh fasilitas negara setelah mengundurkan diri dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia. Fasilitas tersebut mencakup kendaraan milik negara beserta pengemudi yang biaya operasionalnya ditanggung negara.
Pengunduran diri Gibran telah disampaikan kepada MPR dan Presiden Prabowo Subianto. Presiden Prabowo menyatakan menerima keputusan itu dengan berat hati.
Prabowo mengatakan Gibran telah memberi bantuan sejak masa kampanye hingga dalam pelaksanaan kerja pemerintahan. Pernyataan itu disampaikan Prabowo di Istana Merdeka.
“Saya ingin menyampaikan bahwa beliau telah banyak membantu saya. Mulai dari masa kampanye untuk memperoleh mandat dari rakyat,” kata Prabowo.
Ketua MPR Ahmad Muzani menyatakan jabatan wakil presiden menjadi kosong setelah Gibran menyatakan mundur. MPR kemudian memiliki kewajiban untuk memproses pengisian posisi tersebut.
“Sejak Pak Gibran menyatakan mundur, kosong,” kata Muzani di gedung MPR, Jakarta Pusat. Ia menyebut Undang-Undang Dasar 1945 mengatur pengisian jabatan wakil presiden paling lama 60 hari.
Fasilitas bagi mantan wakil presiden
Hak atas kendaraan dan pengemudi bagi Gibran diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1978. Undang-undang itu mengatur hak keuangan dan administratif presiden, wakil presiden, serta bekas presiden dan bekas wakil presiden Republik Indonesia.
Ketentuan tersebut memberikan sejumlah fasilitas kepada bekas presiden dan bekas wakil presiden yang berhenti dengan hormat dari jabatannya. Fasilitas itu dikaitkan dengan pelaksanaan tugas kemasyarakatan berdasarkan kedudukan sebelumnya.
Dalam aturan itu, bekas presiden dan bekas wakil presiden berhak memperoleh rumah kediaman yang layak beserta perlengkapannya. Negara juga menyediakan sebuah kendaraan milik negara dengan pengemudinya.
“Kepada bekas Presiden dan Bekas Wakil Presiden yang berhenti dengan hormat dari jabatannya masing-masing: a. diberikan sebuah rumah kediaman yang layak dengan perlengkapannya b. disediakan sebuah kendaraan milik Negara dengan pengemudinya,” demikian ketentuan dalam undang-undang tersebut.
Penyediaan kendaraan tidak berhenti pada pemberian unit dan pengemudi. Negara juga menanggung biaya pemeliharaan kendaraan bermotor serta gaji pengemudi yang ditugaskan.
Dengan ketentuan itu, fasilitas kendaraan bagi Gibran Rakabuming Raka tetap tersedia meski ia tidak lagi menjalankan tugas sebagai wakil presiden. Pembiayaan kendaraan dan pengemudinya tetap berasal dari negara sesuai aturan yang berlaku.
Di sisi lain, proses pengisian jabatan wakil presiden menjadi agenda kelembagaan setelah posisi tersebut dinyatakan kosong. MPR menyebut proses itu harus dilakukan dalam batas waktu yang telah diatur oleh konstitusi.
