Pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden memunculkan perhatian terhadap stabilitas ekonomi dan iklim investasi Indonesia. Pelaku pasar dinilai akan mencermati kepastian transisi politik serta keberlanjutan kebijakan pemerintah.
Analis Indonesia Strategic and Economic Action Institution (ISEAI), Ronny P Sasmita, menilai stabilitas investasi tidak hanya bergantung pada figur yang menduduki jabatan politik. Kekuatan institusi dan konsistensi kebijakan menjadi faktor yang lebih penting bagi dunia usaha.
Menurut Ronny, investor tidak menuntut suatu negara bebas dari dinamika politik. Mereka membutuhkan proses politik yang tertib serta kebijakan ekonomi yang dapat diprediksi.
“Karena stabilitas investasi lebih ditentukan oleh kekuatan institusi dan konsistensi kebijakan dari pada oleh figur politik semata,” kata Ronny. Ia menekankan bahwa investor akan melihat apakah proses transisi berlangsung sesuai konstitusi atau memicu konflik antarlembaga.
Pengaruh pengunduran diri wakil presiden terhadap investasi dinilai tidak otomatis berbentuk pembatalan proyek atau keluarnya modal dari Indonesia. Namun, keputusan investasi jangka panjang yang membutuhkan kepastian regulasi berpotensi lebih sensitif terhadap dinamika politik.
Ronny menilai investor mampu membedakan dinamika politik sementara dengan ketidakpastian institusional yang dapat mengubah aturan ekonomi nasional. Jika transisi berjalan tertib dan arah kebijakan tetap konsisten, dampaknya terhadap pasar dapat relatif terbatas.
“Sebaliknya, jika dinamika politik berkembang menjadi konflik berkepanjangan, persepsi risiko negara bisa meningkat dan membuat investor menunda keputusan sambil menunggu kejelasan,” jelas Ronny. Kondisi tersebut dapat menambah premi risiko di tengah tekanan eksternal yang juga membayangi pasar keuangan.
Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira Adhinegara memandang mundurnya Gibran di tengah masa pemerintahan sebagai peristiwa yang jarang terjadi. Situasi itu berpotensi menimbulkan ketidakpastian politik, terutama jika persaingan elite untuk mengisi jabatan kosong semakin tajam.
Bhima menyoroti kemungkinan perubahan arah kebijakan strategis, termasuk pada sektor perizinan tambang dan program hilirisasi. Bagi pelaku usaha, ketidakjelasan kebijakan tersebut dapat meningkatkan perhitungan risiko politik.
Ia memperkirakan kondisi jangka pendek dapat mendorong arus modal asing keluar dan menaikkan imbal hasil Surat Berharga Negara hingga 8,5 persen pada kuartal I-2027. Kenaikan imbal hasil itu berisiko memperbesar beban bunga utang pemerintah.
Dalam jangka panjang, penanaman modal asing langsung berpotensi menunda realisasi proyek, terutama di sektor padat karya. “Ini akan memicu terjadinya hold ya, investasi-investasi yang sifatnya jangka panjang masih wait and see dulu, akhirnya melihat konstelasi politik yang makin enggak pasti,” ungkap Bhima.
Pemerintah perlu memastikan proses pengunduran diri dan pengisian jabatan berjalan sesuai konstitusi agar ketidakpastian tidak berkepanjangan. Komunikasi yang jelas kepada publik dan investor juga diperlukan untuk menegaskan agenda ekonomi, pelayanan masyarakat, serta proyek strategis tetap berjalan.
Kepastian hukum dan konsistensi regulasi menjadi unsur penting agar pelaku usaha tidak menghadapi perubahan kebijakan mendadak. Koordinasi pemerintah, DPR, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, dan lembaga terkait juga dinilai perlu tetap solid dalam menjaga stabilitas pasar keuangan.
Pemerintah juga didorong untuk tidak menjadikan kebijakan ekonomi sebagai alat tarik-menarik kepentingan politik selama masa transisi. Kejelasan proses politik dan kesinambungan kebijakan akan menjadi penentu utama apakah investor mempertahankan keputusan investasi atau memilih menunggu.
