PKS menyerahkan keputusan mengenai dua nama calon wakil presiden pengganti Gibran Rakabuming kepada Presiden Prabowo. Sikap itu disampaikan Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera di tengah rencana Prabowo berkonsultasi dengan partai-partai koalisi.
Mardani menilai musyawarah dengan koalisi merupakan langkah yang baik sebelum penentuan calon dilakukan. Menurutnya, pembicaraan tersebut penting agar proses pengisian jabatan wakil presiden tidak berkembang menjadi polemik politik.
Ia menekankan perlunya melibatkan partai yang sejak awal mengusung Prabowo. Langkah itu dinilai dapat menjaga suasana politik tetap kondusif selama proses penetapan calon berlangsung.
“Musyawarah itu baik. Elok dan elegan jika musyawarah dengan partai koalisi,” kata Mardani kepada wartawan, Jumat (12/11/2026).
Mardani juga mengingatkan agar pembahasan mengenai pengganti Gibran tidak menjadi isu yang tidak terkendali. Ia menyebut komunikasi dengan partai pengusung awal diperlukan untuk mencegah suasana politik semakin keruh.
“Apalagi dengan partai pengusung awal. Jangan jadi bola liar yang justru mengeruhkan suasana,” ujarnya.
PKS Menyerahkan Keputusan kepada Presiden
Meski mendukung musyawarah dengan koalisi, PKS tidak mengajukan sikap mengenai siapa nama yang harus dipilih. Mardani menegaskan keputusan atas dua calon yang akan diajukan tetap berada di tangan Prabowo.
“Kami serahkan pada Pak Presiden,” kata Mardani. Pernyataan tersebut menandai posisi PKS yang memberi ruang penuh kepada presiden dalam menentukan kandidat.
Rencana konsultasi Prabowo sebelumnya disampaikan Menteri Koordinator Hukum, HAM, dan Imipas Yusril Ihza Mahendra. Yusril mengatakan presiden memiliki kewenangan penuh untuk mengajukan dua calon kepada MPR.
Menurut Yusril, proses yang ditempuh Prabowo untuk menentukan kedua nama tersebut merupakan kewenangan presiden. Presiden dapat berkonsultasi dengan pihak mana pun, termasuk partai-partai koalisi, atau memilih tidak melakukan konsultasi.
“Jadi presiden punya kewenangan penuh untuk mengajukan siapa dua calon yang akan diajukan ke MPR itu,” kata Yusril setelah mendampingi Prabowo bertemu MPR di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (12/11/2026).
Yusril menambahkan, ketentuan mengenai konsultasi dengan partai koalisi juga disebut dalam Undang-Undang MD3. Namun, ia menegaskan bentuk serta tahapan konsultasi sepenuhnya menjadi kewenangan Prabowo.
Jadwal Konsultasi Belum Diketahui
Hingga saat itu, belum ada kepastian mengenai waktu pertemuan Prabowo dengan partai-partai koalisi. Yusril mengatakan Prabowo telah memberi sinyal akan berbicara dengan koalisi sebelum menentukan dua calon.
“Dan beliau akan berbicara dengan partai koalisi, ketetapan kami belum tahu,” ujar Yusril. Ia menyatakan waktu penyelenggaraan pertemuan tersebut diserahkan sepenuhnya kepada presiden.
Gibran telah resmi mengundurkan diri dari jabatan Wakil Presiden setelah menyerahkan surat kepada MPR. UUD 1945 mengatur bahwa pengisian jabatan wakil presiden dilakukan paling lama 60 hari.
