Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menekankan bahwa warga tidak lagi harus memiliki sertifikat untuk mengajukan bantuan Program Bedah Rumah. Keterangan dari lurah kini dapat digunakan sebagai dasar pengajuan bagi warga yang membutuhkan perbaikan hunian.
Kebijakan penyederhanaan syarat itu menjadi perhatian Tito saat meninjau pelaksanaan program di Kelurahan Bukit Duri, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan, Sabtu (5/9). Ia melakukan kunjungan bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait.
Tito menyatakan kemudahan persyaratan perlu dimanfaatkan untuk mempercepat penyaluran bantuan kepada warga yang berhak. Namun, pemerintah daerah tetap memiliki peran penting dalam pendataan dan verifikasi penerima manfaat.
“Pak Menteri Perumahan Pak Maruarar Sirait sudah membuat kemudahan-kemudahan untuk persyaratan. Ya dulu harus ada sertifikat segala macam, sekarang nggak. Nggak, cukup [surat] keterangan saja dari lurahnya cukup,” jelas Tito.
Peran Pemerintah Daerah
Tito meminta jajaran pemerintah daerah tidak menjadikan administrasi sebagai hambatan bagi warga yang telah memenuhi ketentuan bantuan. Data penerima perlu segera ditindaklanjuti agar proses perbaikan rumah berjalan lebih cepat.
Pendataan yang tepat dinilai menentukan ketepatan sasaran Program Bedah Rumah. Pemerintah daerah juga diharapkan membantu kelancaran verifikasi agar bantuan dapat diterima oleh warga yang membutuhkan.
Dalam peninjauan itu, Tito berdialog dengan warga serta melihat salah satu rumah penerima bantuan. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari pemantauan pelaksanaan perbaikan hunian di kawasan Bukit Duri.
Program ini diarahkan untuk membantu masyarakat yang tinggal di rumah dengan kondisi tidak layak. Tito menilai masih terdapat sejumlah kawasan di Jakarta yang membutuhkan perbaikan hunian.
Cakupan Perbaikan Rumah
Menurut Tito, pelaksanaan bedah rumah sebelumnya belum banyak menjangkau warga Jakarta. Karena itu, perluasan cakupan program di ibu kota dipandang penting untuk memperbaiki kondisi permukiman masyarakat.
Ia mengapresiasi upaya Kementerian PKP dalam memperbanyak cakupan perbaikan rumah. Langkah tersebut diharapkan dapat memberi manfaat lebih luas bagi masyarakat di berbagai daerah.
Program Bedah Rumah disebut sebagai bagian dari perhatian Presiden Prabowo Subianto terhadap kualitas tempat tinggal masyarakat. Tito menyebut pemerintah telah merenovasi 400 ribu rumah di seluruh Indonesia sejak 2025.
“Bapak Prabowo itu sudah membuat program yang 400 ribu rumah dibedah, seluruh Indonesia. Itu luar biasa. Belum pernah terjadi sebelumnya,” ujar Tito.
Perbaikan Lingkungan Permukiman
Tito mengajak warga mendukung proses pembangunan di lingkungan masing-masing. Partisipasi masyarakat dinilai dapat membantu renovasi rumah berlangsung lancar dan sesuai sasaran program.
Perbaikan hunian secara serentak dalam satu kawasan dinilai tidak hanya berdampak pada penerima bantuan secara individual. Kondisi lingkungan permukiman juga berpotensi membaik apabila renovasi menjangkau banyak rumah dalam wilayah yang sama.
Dalam dialog bersama warga, Tito mencontohkan perubahan yang dapat muncul bila 800 rumah di satu kampung diperbaiki. Ia menyampaikan gambaran itu saat berbicara dengan warga Kelurahan Bukit Duri.
“Bayangin ini satu kampung ini, satu daerah ini, 800 rumah diperbaikin semua. Hebat nggak? Top nggak?” ujar Tito yang disambut antusias warga Kelurahan Bukit Duri.
Peninjauan di Bukit Duri turut dihadiri Wali Kota Jakarta Selatan Syafrin Liputo. Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan Kementerian PKP Sri Haryanti, Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah II Ditjen Bina Pembangunan Daerah Suprayitno, serta sejumlah pejabat terkait juga hadir.
