Bantuan Program Keluarga Harapan atau PKH untuk Suwarno berhenti sejak April 2025 setelah ia tercatat dalam desil 10 Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional. Status itu dipertanyakan karena Suwarno merupakan lansia disabilitas yang hanya mengandalkan uang pensiun Rp 900.000 per bulan.
Suwarno berusia 70 tahun dan tinggal sendiri di Jogoyudan, Kelurahan Gowongan, Kemantren Jetis, Kota Yogyakarta. Penghasilannya berasal dari pensiun sebagai pustakawan Universitas Islam Indonesia pada 2011.
Ia menilai kondisi hidupnya tidak sejalan dengan kategori kesejahteraan yang melekat dalam pencatatan tersebut. Tidak ada sumber pendapatan lain yang disebutkan selain uang pensiun bulanan.
“Tidak tahu desil itu dasarnya apa dan desil itu mulai dari mana,” kata Suwarno, Rabu (2/9/2026). Ia mengajukan pertanyaan itu setelah bantuan sosial yang pernah menopang kebutuhannya tidak lagi diterima.
Bantuan Sebesar Rp 600.000 per Tiga Bulan
Sebelum dihentikan, Suwarno menerima PKH selama sekitar satu tahun tiga bulan. Besaran yang diterimanya mencapai Rp 600.000 setiap tiga bulan.
Nilai tersebut setara rata-rata Rp 200.000 setiap bulan. Suwarno menilai nominal itu terbatas untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari pada saat ini.
“Kalau 3 bulan cuma Rp 600.000, artinya 1 bulan dihargai Rp 200.000. Untuk zaman sekarang itu dapat apa? Dapat garam,” ujarnya. Bantuan tersebut tetap dianggap berarti bagi warga yang penghasilannya terbatas.
Suwarno menjelaskan bahwa dirinya harus mengajukan diri untuk dapat terdaftar sebagai penerima bantuan. Ia tidak memperoleh PKH secara otomatis.
“Saya itu dapat (bansos) cuma 1 tahun 3 bulan. Tidak automatis, tetapi saya harus berjuang sendiri, mengajukan diri. Sampai 2025 itu saya dapat,” tuturnya. Setelah pencatatan desil 10 muncul, bantuan yang diterimanya kemudian berakhir.
Penjelasan Status di Tingkat Wilayah
Suwarno mendatangi kantor kelurahan dan kemantren untuk meminta keterangan mengenai statusnya. Ia kembali mendapatkan informasi bahwa namanya tetap masuk dalam desil 10.
Bagi Suwarno, penetapan kategori itu berkaitan dengan peluang memperoleh program bantuan sosial. Ia meminta dasar pendataan dapat mencerminkan keadaan ekonomi warga yang sebenarnya.
Ia menjalani masa lanjut usia seorang diri setelah istrinya meninggal dunia pada 2010. Kondisi sebagai lansia disabilitas turut membuat dana pensiun menjadi penopang utama untuk kebutuhan hariannya.
Suwarno juga membandingkan situasinya dengan warga lain yang menurut pengamatannya masih menerima bantuan meski mempunyai aset atau kendaraan. “Ini hak dari negara. Kalau yang punya motor empat saja dapat, masa saya tidak punya motor tidak dapat?” ujarnya.
Pentingnya Kesesuaian Data
Pemutakhiran data sosial dapat menentukan keberlanjutan bantuan bagi warga yang sebelumnya tercatat sebagai penerima. Kasus Suwarno menunjukkan bahwa perubahan kategori data dapat berdampak pada kebutuhan dasar warga berpenghasilan terbatas.
Penghentian PKH menjadi persoalan yang lebih luas daripada nominal bantuan semata. Status dalam DTSEN dinilai menentukan akses terhadap program yang ditujukan bagi warga yang membutuhkan dukungan.
Suwarno berharap pemerintah meninjau kembali data yang menempatkannya dalam desil 10. Ia meminta pemeringkatan kesejahteraan disesuaikan dengan realitas hidup warga, terutama mereka yang hanya bergantung pada pendapatan terbatas.
