Jawa Timur mencatat 5.188 Desa Mandiri pada 2026, tertinggi dibandingkan provinsi lain di Indonesia. Jumlah itu mencakup 22,16 persen dari total 23.409 Desa Mandiri di tingkat nasional.
Capaian tersebut menempatkan Jawa Timur di atas Jawa Barat yang memiliki 3.064 Desa Mandiri dan Jawa Tengah dengan 2.768 desa. Penetapan status kemajuan desa itu tercantum dalam Keputusan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia Nomor 728 Tahun 2026.
Dari total 7.721 desa di Jawa Timur, sebanyak 2.110 desa kini berstatus maju. Sementara itu, masih ada 423 desa yang masuk kategori berkembang.
Jumlah desa berkembang ini turun dari 566 desa pada 2025. Jawa Timur juga mencatat nol Desa Tertinggal dan nol Desa Sangat Tertinggal sepanjang periode 2021 hingga 2026.
Pertumbuhan Dalam Enam Tahun
Jumlah Desa Mandiri di Jawa Timur bertambah 472 desa dibandingkan 2025 yang mencapai 4.716 desa. Perkembangannya terbilang cepat karena pada 2021 jumlahnya masih berada di angka 697 desa.
Pada 2022, jumlah Desa Mandiri meningkat menjadi 1.490 desa, lalu naik menjadi 2.800 desa pada 2023. Angkanya kembali bertambah menjadi 4.019 desa pada 2024 sebelum mencapai 5.188 desa pada 2026.
Dalam enam tahun, jumlah Desa Mandiri di Jawa Timur tumbuh lebih dari tujuh kali lipat. Kenaikan ini berjalan seiring pengembangan potensi lokal oleh pemerintah kabupaten dan kota, pemerintah desa, serta warga.
Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menilai kenaikan status desa perlu memberikan manfaat yang langsung terasa bagi masyarakat. Ia menekankan bahwa kemajuan tidak cukup hanya tercatat dalam klasifikasi administrasi.
“Alhamdulillah, lebih dari dua pertiga desa di Jawa Timur kini berstatus mandiri. Saya ingin kemajuan itu terasa sampai ke rumah-rumah warga. Petani lebih mudah menjual hasil panen, ibu-ibu yang merintis usaha mendapat pelanggan baru, dan anak muda punya pilihan untuk bekerja di kampung halamannya sendiri,” ujar Khofifah, Jum’at (13/11/2026).
Fokus untuk 423 Desa Berkembang
Khofifah meminta 423 desa berkembang tetap menjadi perhatian dalam agenda pembangunan. Menurutnya, kebutuhan tiap desa perlu dipetakan dari kondisi dan aspirasi warga setempat.
“Untuk 423 desa yang masih berstatus berkembang, mari kita mulai dengan mendengarkan warganya. Di satu desa, yang paling dibutuhkan mungkin layanan dasar yang lebih mudah dijangkau. Di desa lain, warga perlu pendampingan untuk mengelola usaha bersama. Dari situlah kita menentukan apa yang perlu dikerjakan lebih dulu,” tuturnya.
Pemerintah Provinsi Jawa Timur menjalankan Program Desa Berdaya untuk memperkuat kemandirian ekonomi warga. Program ini mengembangkan potensi lokal melalui desa tematik, wisata desa, ketahanan pangan, dan usaha ekonomi kreatif.
Selama 2021–2026, Program Desa Berdaya menjangkau 588 desa di 29 kabupaten dan satu kota dengan anggaran Rp58,8 miliar. Pada 2026, pemerintah provinsi mengalokasikan Rp5 miliar untuk 50 desa.
Penguatan ekonomi juga dilakukan lewat Program Jatim Puspa atau Pemberdayaan Usaha Perempuan. Program itu menjangkau 35.482 keluarga penerima manfaat di 842 desa sepanjang 2020–2026 dengan anggaran kumulatif Rp105,05 miliar.
Pada periode yang sama, pemerintah provinsi mengalokasikan Rp85,05 miliar untuk pemberdayaan 1.001 BUM Desa. Dukungan ini mencakup usaha pertanian dan pangan, perdagangan dan jasa, pengelolaan sampah, serta pariwisata.
Khofifah mendorong hasil bumi diolah dan dikemas langsung di desa agar nilainya meningkat sebelum dipasarkan. Ia juga mengajak perguruan tinggi membantu menjaga mutu produk serta dunia usaha bermitra dengan BUM Desa dalam pemasaran.
