Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memperkuat pengelolaan perikanan berbasis data dan kajian ilmiah untuk menjaga pemanfaatan sumber daya ikan tetap terukur dan berkelanjutan. Data yang akurat diperlukan untuk pengkajian stok ikan, penetapan kuota penangkapan, serta penyusunan kebijakan perikanan.
Penguatan data tersebut menjadi bagian dari arah kebijakan ekonomi biru, terutama dalam penerapan Penangkapan Ikan Terukur (PIT) berbasis kuota. KKP menilai keputusan pengelolaan harus didukung informasi lapangan yang dapat diuji dan dipertanggungjawabkan secara ilmiah.
“Data kelautan dan perikanan ini akan menjadi acuan penting untuk penentuan kuota penangkapan ikan terukur yang menjadi salah satu kebijakan ekonomi biru,” ujar Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono. Pernyataan itu menegaskan posisi data sebagai dasar dalam menentukan batas pemanfaatan sumber daya ikan.
Forum Pengelolaan Wilayah Perikanan
KKP menggelar Pertemuan Tahunan IX Unit Pengelola Perikanan (UPP) WPPNRI 573 dan 712 di Bandung, Jawa Barat, pada 11 hingga 13 November 2026. Agenda tersebut dirangkaikan dengan Sidang Tahunan III Komisi Nasional Pengkajian Sumber Daya Ikan (Komnas KAJISKAN).
Pertemuan tahunan UPP menjadi wadah koordinasi untuk menyusun rekomendasi pengelolaan perikanan sesuai karakteristik setiap wilayah. Forum itu juga mempertemukan unsur pemerintah, ilmuwan, mitra pembangunan, pelaku usaha, dan nelayan dalam pembahasan pengelolaan sumber daya ikan.
Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Lotharia Latif menyatakan kebijakan perikanan membutuhkan kerja bersama dari seluruh pihak. Menurutnya, pengelolaan tidak dapat dijalankan secara parsial karena setiap kebijakan harus terhubung dengan kondisi di lapangan.
KKP saat ini menjalankan empat program prioritas di sektor perikanan tangkap, yakni PIT berbasis kuota, Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP), modernisasi pelabuhan perikanan, dan modernisasi armada perikanan Indonesia. Keempat program itu menjadi bagian dari agenda penguatan tata kelola dan peningkatan kesejahteraan nelayan.
“Pengelolaan perikanan tidak bisa dilakukan secara parsial. Karena itu, UPP WPPNRI harus menjadi ruang koordinasi dan dialog untuk menghasilkan rekomendasi yang bisa ditindaklanjuti,” kata Lotharia Latif.
Sampling dan Rencana Kerja 2027
Direktur Pengelolaan Sumber Daya Ikan Syahril Abd Raup menjelaskan forum UPP membahas sejumlah agenda strategis untuk pengelolaan di masing-masing wilayah. Pembahasannya meliputi penetapan titik sampling pendaratan ikan, evaluasi kepatuhan pemerintah provinsi, serta penyusunan rencana kerja UPP tahun 2027.
Pertemuan tersebut juga menyepakati lokasi sampling pendataan perikanan, termasuk di salah satu lokasi KNMP. Penetapan titik sampling diharapkan memperluas ketersediaan informasi yang merekam kondisi perikanan dari lapangan.
“Dengan informasi dan data yang lebih baik dari lapangan, pengkajian stok dan perumusan kebijakan sumber daya ikan diharapkan semakin akurat serta dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah,” ujar Syahril Abd Raup.
KKP mendorong agar hasil pembahasan forum diterjemahkan menjadi usulan rekomendasi kebijakan dan rencana kerja yang dapat dijalankan. Arah ini menempatkan keberlanjutan sumber daya ikan dan kehidupan nelayan sebagai dua hal yang perlu dijaga secara bersamaan.
“Karena perikanan yang maju bukan hanya tentang banyaknya ikan yang ditangkap hari ini, tetapi juga tentang tersedianya sumber daya ikan dan kehidupan nelayan yang lebih sejahtera pada masa mendatang,” pungkasnya. Pernyataan itu menjadi penekanan atas pentingnya pengelolaan yang berorientasi pada keberlanjutan jangka panjang.
