Pemerintah didorong mengejar target penerimaan Pajak 2026 secara terukur agar tidak menambah beban secara merata bagi wajib pajak. Pengamat Ekonomi Universitas Andalas, Syarifudin Karimi, menilai ajakan Menteri Keuangan Suahasil Nazara untuk mendukung target pajak mencerminkan tekanan menjelang akhir tahun.
Menurut Syarifudin, pemerintah masih menghadapi pekerjaan besar untuk mencapai perkiraan penerimaan pada akhir tahun. Waktu pengumpulan pajak disebut hanya tersisa dua bulan sehingga strategi pengawasan perlu disusun dengan cermat.
Ia menekankan angka Rp 514 triliun perlu dibaca secara tepat. Nilai tersebut berbeda dengan kekurangan penerimaan apabila dibandingkan dengan target penuh dalam APBN.
“Permintaan Menteri Keuangan mencerminkan tekanan pencapaian penerimaan akhir tahun, bukan kejatuhan pajak. Tantangannya besar karena waktu pengumpulan tinggal dua bulan,” kata Syarifudin kepada Kompas.com pada Minggu (15/11/2026).
Pengawasan Berbasis Risiko
Syarifudin menilai upaya mengejar penerimaan harus mempertimbangkan kondisi tiap perusahaan. Jadwal pembayaran serta siklus keuntungan antarperusahaan tidak selalu sama.
Karena itu, pemeriksaan kepatuhan sebaiknya dilakukan secara terukur. Pendekatan tersebut dinilai lebih tepat daripada meningkatkan tekanan kepada seluruh wajib pajak tanpa membedakan tingkat risikonya.
Pengawasan juga perlu diarahkan pada praktik penghindaran pajak dan pelaporan dengan risiko tinggi. Fokus itu memungkinkan pemerintah memprioritaskan penanganan terhadap potensi pelanggaran yang lebih besar.
Peningkatan penerimaan, menurut Syarifudin, belum otomatis menciptakan ruang fiskal yang longgar. Pemerintah tetap perlu memastikan langkah perluasan penerimaan tidak mengganggu kegiatan ekonomi yang produktif.
Peran Wajib Pajak dan Pemerintah
Dukungan masyarakat terhadap penerimaan negara dapat diwujudkan dengan memenuhi kewajiban perpajakan yang sah. Wajib pajak diharapkan menyampaikan laporan secara benar dan membayar kewajiban tepat waktu.
Pelaku usaha juga diharapkan menerbitkan bukti transaksi serta menghindari manipulasi pembukuan. Masyarakat dapat melaporkan dugaan pelanggaran melalui saluran resmi dengan bukti yang memadai.
Namun, partisipasi publik tersebut perlu tetap menghormati privasi dan asas praduga tak bersalah. Pelaporan dugaan pelanggaran tidak boleh menjadi alasan untuk mengabaikan hak pihak yang dilaporkan.
Di sisi lain, pemerintah memiliki kewajiban memperbaiki layanan dan meningkatkan akurasi administrasi perpajakan. Petugas pajak perlu menjelaskan hak wajib pajak, termasuk hak mengajukan keberatan, restitusi, serta mekanisme penyelesaian sengketa.
Syarifudin mengingatkan ajakan gotong royong memenuhi penerimaan pajak tidak boleh berubah menjadi pemaksaan pungutan tambahan. Kepatuhan dinilai akan lebih kuat apabila aturan jelas dan penegakannya berlaku setara.
Ia menilai legitimasi negara dalam memungut pajak bertumpu pada pelayanan yang adil. Seruan patriotik saja tidak cukup tanpa kepastian aturan dan perlakuan yang setara bagi wajib pajak.
