Bareskrim Polri menetapkan empat jenderal aktif sebagai tersangka dalam perkara dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto. Perkara ini kemudian menjadi sorotan setelah Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri meminta aturan mengenai penyadapan diperkuat.
Empat tersangka itu disebut berasal dari sejumlah jabatan penting di lingkungan Polri dan Kantor Staf Presiden. Mereka dijerat dengan Pasal 258 KUHP, Pasal 332 KUHP ayat 1 dan 2, serta Pasal 32 Ayat 1 UU ITE.
Nama yang disebut sebagai tersangka adalah eks Kapolri sekaligus Kepala Kantor Staf Presiden Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Tiga nama lain ialah Kepala Divisi Hukum Polri Irjen Ahrie Sonta Nasution, eks Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri Irjen Eko Hadi Santoso, dan eks Kadiv TIK Polri Irjen Slamet Uliandi.
Selain Slamet, tiga tersangka lainnya telah ditahan di Rutan Mako Brimob Mabes Polri. Dugaan penyadapan ilegal tersebut disebut berlangsung sejak 2025.
Desakan Memperkuat Aturan
Megawati menilai praktik penyadapan tak boleh dijalankan tanpa landasan hukum yang tegas. Ia meminta agar hukum terkait aktivitas saling menyadap dibuat lebih kuat supaya pelakunya bisa dimintai pertanggungjawaban.
Pernyataan itu disampaikan Megawati saat berbicara di hadapan kader PDIP di Sekolah Partai pada Senin (9/11). Ia mengaitkan persoalan penyadapan dengan nilai perikemanusiaan yang terkandung dalam Pancasila.
“Makanya saya minta ini nanti sadap menyadap ini hukumnya lebih kuat. Dan untuk orang yang melakukan hal itu, coba dong bayangkan. Kayak apa ya keluarganya. Udah ndak ada dari Pancasila kita yang namanya perikemanusiaan itu,” kata Megawati.
Menurut Megawati, dampak penyadapan tidak berhenti pada orang yang menjadi sasaran. Ia juga menyoroti kondisi lingkungan keluarga pihak yang terlibat dalam tindakan tersebut.
Penggunaan Alat Sadap Harus Beraturan
Megawati mengaku sejak awal tidak ingin memiliki telepon genggam karena merasa berpotensi menjadi sasaran penyadapan. Ia menegaskan alat sadap tidak boleh digunakan secara bebas dan harus tunduk pada aturan yang berlaku.
“Nah saya bilang saya enggak mau punya hp. Karena disadap. Buktinya iya. Alat sadap digunakan padahal tidak boleh itu harus ada aturannya. Kalau menyadap itu oleh siapa, oleh hukum yang sudah ada,” katanya.
Pandangan tersebut menekankan bahwa aturan penyadapan perlu memberi batas yang jelas mengenai pihak berwenang dan dasar hukum penggunaannya. Megawati juga menekankan perlunya konsekuensi hukum bagi pihak yang melanggar koridor tersebut.
Isu Pergantian Kapolri
Dalam kesempatan yang sama, Megawati turut menyinggung isu pergantian Listyo Sigit Prabowo sebagai Kapolri. Ia menyatakan desakan agar Listyo diganti pernah disampaikan sebelumnya dan bukan muncul karena pretensi pribadi.
“Buktinya saya sekarang kepingin ngomong, tahun berapa kan saya udah ngomong. Bahwa itu Pak Sigit itu udah waktunya,” ujar Mega. Pernyataan itu muncul di tengah penanganan dugaan penyadapan ilegal terhadap Prabowo.
Sejumlah tokoh juga mengaku menjadi korban penyadapan yang dikaitkan dengan Listyo, antara lain Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia dan Presiden Buruh KSPSI Said Iqbal. Nama Ketua Komisi III DPR Habiburokhman serta Ketua Umum GRIB Jaya Hercules juga disebut dalam perkara tersebut.
Prabowo kemudian memecat Sigit dari jabatan Kepala Staf Kepresidenan pada Rabu (4/11). Kasus ini menjadi latar bagi dorongan Megawati agar pengaturan penyadapan diperjelas dan diperkuat dalam koridor hukum yang ada.
