Tujuh pemerintah daerah di Korea Selatan mengajukan diri untuk menjadi lokasi pembangunan empat fasilitas penjara baru. Daerah-daerah tersebut melihat proyek lapas sebagai peluang menciptakan pekerjaan, menambah aktivitas ekonomi, dan membantu menahan penurunan jumlah penduduk.
Perubahan sikap ini kontras dengan pandangan lama yang kerap menempatkan penjara sebagai fasilitas yang ditolak warga. Kini, sejumlah wilayah kecil justru bersaing memperoleh proyek yang disiapkan Kementerian Kehakiman Korea Selatan.
Tujuh Daerah Mengajukan Penawaran
Yonhap News Agency melaporkan tujuh wilayah menyampaikan penawaran pada Selasa, 4 November 2026, yang menjadi batas akhir pengajuan proposal. Lokasi tersebut mencakup Yeongdeok, Yeongyang, Uiseong, dan Cheongsong di Provinsi Gyeongsang Utara; Jecheon dan Boeun di Provinsi Chungcheong Utara; serta Jeongseon di Provinsi Gangwon.
Kementerian Kehakiman berencana menetapkan empat lokasi terpilih pada Desember. Setiap fasilitas memperoleh anggaran 241,9 miliar won dan dirancang untuk menampung 1.000 narapidana.
Setiap penjara juga diproyeksikan mempekerjakan 250 staf pemasyarakatan. Seluruh proyek ditargetkan selesai pada 2034.
Jawaban Atas Kelebihan Kapasitas
Tender terbuka ini diluncurkan sejak Agustus untuk merespons persoalan kelebihan kapasitas di lembaga pemasyarakatan. Data Kementerian Kehakiman yang dikutip anggota parlemen People Power Party, Joo Jin-woo, menunjukkan tingkat hunian fasilitas pemasyarakatan mencapai 126,2 persen dari kapasitas normal pada akhir Agustus.
Bagi pemerintah daerah, keberadaan penjara tidak hanya dipandang sebagai tambahan infrastruktur negara. Fasilitas itu diharapkan mendatangkan belanja dari keluarga warga binaan dan pengunjung, sekaligus mendukung perputaran ekonomi lokal.
Dukungan warga terlihat cukup besar di beberapa daerah kandidat. Survei di Yeongdeok pada Oktober menunjukkan 80,8 persen warga mendukung rencana pembangunan penjara, sementara sekitar 500 warga Yeongyang menggelar demonstrasi dukungan pada 27 Oktober.
Krisis Penduduk Mengubah Pertimbangan Daerah
Persaingan menjadi tuan rumah penjara terjadi ketika banyak wilayah di luar Seoul menghadapi penyusutan populasi. Kondisi itu berkaitan dengan angka kelahiran yang rendah serta pemusatan penduduk di kawasan ibu kota.
Kementerian Data dan Statistik Korea Selatan mencatat angka fertilitas total berada pada level 0,80 pada 2025. Angka tersebut termasuk yang terendah di dunia dan memperbesar tekanan demografis di kota serta kabupaten kecil.
Yeongyang, misalnya, memiliki 15.955 penduduk pada Oktober dan menjadi wilayah dengan populasi terkecil kedua dari 22 kota serta kabupaten di Gyeongsang Utara, menurut Kyeonggi Ilbo. Cheongsong juga hanya mencatatkan 24.679 penduduk.
Manfaat Ekonomi Tidak Otomatis
The Korea Times menyebut proses ini sebagai tender terbuka nasional pertama Kementerian Kehakiman untuk menentukan lokasi penjara. Sebelumnya, pemilihan lokasi dilakukan melalui konsultasi langsung dengan pemerintah daerah terkait.
Dalam prosedur baru, pemerintah daerah harus menjaring aspirasi masyarakat dan mendapatkan persetujuan dewan perwakilan setempat sebelum mengajukan proposal. Namun, dukungan tidak sepenuhnya seragam, seperti di Jecheon yang mencatat 61,7 persen responden setuju dan 38,3 persen menolak.
Cheongsong, yang telah memiliki empat fasilitas pemasyarakatan dan dikenal sebagai kluster lapas terbesar di Korea Selatan, mengajukan pembangunan fasilitas kelima. Di Jinbo-myeon, kawasan yang menampung fasilitas tersebut, terdapat 6.861 warga, sekitar 1.100 petugas pemasyarakatan, dan sekitar 14.000 pengunjung setiap tahun.
The Korea Times mencatat petugas lapas dapat memilih tinggal di kota sekitar dan hanya bepergian ke tempat kerja. Karena itu, dampak ekonomi bagi daerah dinilai dapat terbatas apabila pemerintah setempat tidak menyediakan hunian, sekolah, serta infrastruktur pendukung.
