Kementerian Kesehatan menyiapkan pengaturan baru untuk klinik Koperasi Desa Merah Putih atau Kopdes Merah Putih. Skema penyelenggaraannya akan berubah dari integrasi dengan puskesmas pembantu menjadi mengikuti ketentuan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama swasta.
Aturan baru tersebut disiapkan sekaligus untuk mencabut Keputusan Menteri Kesehatan yang sebelumnya diterbitkan sebagai petunjuk teknis masa percontohan. Dalam tahap berikutnya, pembiayaan pembangunan dan operasional klinik tidak lagi disatukan dengan Pustu.
Awalnya Dirancang Bersama Pustu
Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kemenkes RI, Aji Muhawarman, menjelaskan klinik dan apotek sejak awal direncanakan sebagai bagian dari tujuh gerai usaha koperasi. Rancangan itu muncul dalam instruksi presiden pertama mengenai KDMP.
Pemerintah kemudian mempertimbangkan kebutuhan biaya investasi atau capital expenditure serta biaya operasional atau operational expenditure yang besar untuk menjalankan klinik. Pertimbangan tersebut mendorong penyusunan skema percontohan dengan mengintegrasikan klinik Kopdes dan Pustu.
Melalui skema itu, pemerintah tidak perlu mengeluarkan investasi tambahan untuk membangun fasilitas klinik baru pada masa uji coba. Aji menyebut penggabungan tersebut menjadi solusi awal untuk menekan kebutuhan belanja modal.
“Usulan klinik di Kopdes bermula dari Inpres pertama tentang KDMP, di mana Kopdes memiliki tujuh gerai termasuk klinik dan apotek. Karena perhitungan capex dan opex yang cukup besar, maka disusun percontohan di mana klinik Kopdes disatukan dengan Pustu supaya tidak perlu capex baru,” ujar Aji pada Sabtu (14/11/2026).
KMK Hanya Untuk Uji Coba
Aji mengatakan KMK yang ramai diperbincangkan merupakan petunjuk teknis yang khusus dibuat untuk masa percontohan. Ketentuan itu tidak dirancang sebagai aturan tetap bagi penyelenggaraan klinik dalam infrastruktur Kopdes sendiri.
“KMK yang sekarang banyak diperbincangkan adalah KMK untuk masa percontohan atau uji coba tersebut,” katanya. Status percontohan tersebut menjadi dasar perubahan kebijakan ketika rencana pembangunan Kopdes memasuki tahap berikutnya.
Perubahan muncul setelah terbit instruksi presiden kedua tentang percepatan pembangunan Kopdes Merah Putih. Kebijakan tersebut mengarahkan Kopdes untuk memiliki infrastruktur sendiri, termasuk fasilitas klinik.
Dengan adanya infrastruktur tersendiri, kebutuhan capex dan opex klinik tidak lagi dapat digabungkan dengan Pustu. Kondisi itu membuat dasar pengaturan pada masa percontohan perlu disesuaikan.
“Pada perkembangannya terbit Inpres kedua tentang percepatan pembangunan Kopdes, di mana Kopdes memiliki infrastruktur tersendiri. Dengan terbitnya aturan tersebut, maka capex dan opex klinik di KDMP tidak lagi bisa disatukan dengan Pustu,” kata Aji.
Mengikuti Ketentuan FKTP Swasta
Klinik di Kopdes Merah Putih nantinya harus memenuhi ketentuan yang berlaku bagi FKTP swasta. Kemenkes tengah menyiapkan pengaturan baru sebagai dasar penyelenggaraan fasilitas tersebut.
“Karena itu, klinik di KDMP mengikuti aturan untuk FKTP swasta. Pengaturan baru akan mencabut KMK juknis percontohan tersebut,” lanjut Aji.
Pengaturan baru itu akan menggantikan landasan teknis yang selama ini hanya digunakan untuk uji coba integrasi klinik Kopdes dan Pustu. Dengan demikian, operasional klinik akan disusun sesuai ketentuan untuk fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama milik swasta.
