Konvoi komunitas mobil yang dikawal polisi dan melaju saat lampu lalu lintas merah memicu perhatian di media sosial. Peristiwa itu memunculkan pertanyaan mengenai batas hak prioritas kendaraan di jalan raya.
Dalam rekaman yang diunggah akun TikTok Indonesia Pajero Sport Club (IPS), terlihat sebuah mobil polisi mengawal rombongan kendaraan. Konvoi tersebut tetap melintas di persimpangan ketika lampu lalu lintas menunjukkan warna merah.
Seorang terdengar memberi arahan kepada rombongan dalam video tersebut. “Jalan terus jangan berhenti, TL (traffic light) merah jangan berhenti, jalan terus semuanya, tempel, tempel, tempel,” katanya.
Pengawalan oleh petugas kepolisian dapat berkaitan dengan diskresi di lapangan. Namun, penggunaan diskresi itu tetap perlu mempertimbangkan kebutuhan dan urgensi situasi yang dihadapi.
Praktisi keselamatan berkendara sekaligus Director Training Safety Defensive Consultant (SDCI) Sony Susmana menilai polisi memang memiliki kewenangan diskresi. Diskresi tersebut dapat digunakan untuk membolehkan pengguna jalan melintas saat lampu merah dalam kondisi tertentu.
“Menurut saya nggak salah sih, cuma malu-maluin. Polisi memang punya hak diskresi di jalan, mau nerobos lampu merah dll silakan,” kata Sony.
Ia menekankan bahwa urgensi pengawalan perlu menjadi pertimbangan utama. Menurutnya, pengawalan untuk kegiatan komunitas yang bersifat santai sebaiknya tidak menonjolkan kesan superioritas di jalan.
“Kalau cuma ngawal komunitas, yang santai, lebih ke hura-hura, promosi, sebaiknya tidak menonjolkan superioritas. Harusnya justru mengedukasi,” sambung Sony.
Urutan Kendaraan yang Mendapat Hak Utama
Ketentuan mengenai kendaraan prioritas tercantum dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pasal 134 undang-undang tersebut memuat tujuh kelompok pengguna jalan yang memperoleh hak utama.
- Kendaraan pemadam kebakaran yang sedang melaksanakan tugas.
- Ambulans yang mengangkut orang sakit.
- Kendaraan untuk memberikan pertolongan pada kecelakaan lalu lintas.
- Kendaraan pimpinan Lembaga Negara Republik Indonesia.
- Kendaraan pimpinan dan pejabat negara asing serta lembaga internasional yang menjadi tamu negara.
- Iring-iringan pengantar jenazah.
- Konvoi dan/atau kendaraan untuk kepentingan tertentu menurut pertimbangan petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Daftar tersebut tidak secara khusus mencantumkan konvoi komunitas mobil atau motor sebagai pengguna jalan yang otomatis mendapat hak utama. Karena itu, keberadaan pengawalan tidak serta-merta berarti setiap rombongan komunitas dapat melintas dengan prioritas yang sama.
Poin ketujuh dalam Pasal 134 memang memberi ruang bagi pertimbangan petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia. Ketentuan ini kerap dipahami sebagai dasar pemberian prioritas bagi kendaraan atau konvoi tertentu.
Namun, penjelasan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 menerangkan bahwa kepentingan tertentu merupakan kepentingan yang membutuhkan penanganan segera. Contohnya meliputi kendaraan untuk penanganan ancaman bom, pengangkut pasukan, penanganan huru-hara, dan penanganan bencana alam.
Ketentuan tersebut menempatkan keselamatan serta kebutuhan penanganan mendesak sebagai dasar utama pemberian prioritas di jalan. Pengguna jalan lain tetap perlu berhati-hati dan mengikuti arahan petugas ketika berhadapan dengan kendaraan yang mendapat hak utama.
