Pemerintah membuka wacana penyaluran gaji aparatur sipil negara melalui Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Usulan itu masih berada pada tahap pembahasan dan belum mengubah mekanisme pembayaran gaji ASN yang berjalan saat ini.
Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengatakan pihaknya telah membicarakan peluang tersebut dengan Menteri Keuangan Suahasil Nazara. Pemerintah juga berencana menggelar rapat bersama Kementerian Keuangan untuk membahas kemungkinan peran koperasi dalam pembayaran gaji.
Ferry menyatakan koperasi menawarkan diri untuk dapat ikut dalam proses pembayaran gaji ASN. Ia menegaskan gagasan itu masih berupa wacana, tetapi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih diusulkan menjadi salah satu instrumen penyaluran.
“Koperasi sedang menawarkan untuk bisa ikut pembayaran gaji. Tadi saya sudah bicara dengan Pak Menteri Keuangan barusan. Nanti akan dilaksanakan rapat bersama,” kata Ferry di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (21/10/2026) malam.
Mekanisme Gaji ASN Belum Berubah
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Rini Widyantini mengingatkan agar setiap skema pembayaran tetap memudahkan ASN. Menurutnya, aspek kenyamanan, transparansi, dan kemudahan memperoleh hak harus menjadi prinsip utama.
“Yang penting ASN itu mendapatkan hak secara mudah, nyaman, transparan. Itu saja, prinsipnya jangan sampai menyusahkan para ASN,” tutur Rini.
Suahasil juga menegaskan bahwa pembayaran gaji ASN belum disalurkan melalui koperasi desa. Ia mengatakan pemerintah tetap menggunakan mekanisme transfer yang berlaku saat ini.
“Akan tetap seperti sekarang, saya tetap mentransfer seperti sekarang,” kata Suahasil di Kompleks Istana, Jakarta, Selasa (20/10/2026).
Kekhawatiran Terhadap Bank Daerah
Wacana itu memperoleh respons beragam dari anggota DPR, terutama terkait dampaknya terhadap ekosistem bank pembangunan daerah. Ketua Komisi II DPR Rifqinizamy Karsayuda menilai perpindahan penyaluran gaji dapat menggeser dana tabungan dan giro yang menopang bank daerah.
Rifqinizamy menyebut Asosiasi Perbankan Daerah atau Asbanda telah mengkhawatirkan perpindahan kas serta transfer gaji dari bank pembangunan daerah ke Himbara. Ia menilai pemerintah perlu menjaga keberlangsungan ekosistem perbankan daerah.
Ia mengusulkan pembagian skema berdasarkan instansi ASN bekerja. Gaji PNS kementerian dan lembaga dapat disalurkan melalui koperasi, sedangkan gaji PNS dan PPPK pemerintah daerah tetap melalui bank pembangunan daerah yang bekerja sama dengan koperasi setempat.
“Dengan itu kemudian ekosistemnya tetap terjaga,” kata Rifqinizamy.
Dasar Hukum Dan Efisiensi Dipertanyakan
Ketua Kelompok Fraksi PKB Komisi II DPR Muhammad Khozin meminta pemerintah berhati-hati karena rencana tersebut melibatkan banyak instansi dan aturan. Ia menyoroti regulasi penyaluran gaji ASN yang telah diatur antara lain melalui PMK Nomor 188/PMK.05/2017 yang kemudian diubah menjadi PMK Nomor 158/PMK.05/2022.
Khozin juga mengingatkan adanya ketentuan sistem pembayaran Bank Indonesia dan regulasi Otoritas Jasa Keuangan yang perlu diperhatikan. Pertanyaan pentingnya ialah kewenangan koperasi apabila menerima atau meneruskan dana layanan keuangan maupun bertindak sebagai agen bank.
Anggota Komisi II DPR Deddy Sitorus meminta rencana itu dibatalkan karena dinilai tidak efisien dan tidak menciptakan nilai tambah. Menurutnya, penyaluran melalui koperasi berpotensi memunculkan biaya baru serta menyita waktu ASN.
Anggota Komisi II DPR Fraksi Gerindra Azis Subekti menekankan ASN tidak boleh dipaksa menjadi anggota koperasi, menyimpan gaji, atau membeli barang tertentu demi memperoleh hak keuangannya. Ia menilai layanan pembayaran melalui koperasi harus didukung kesiapan sistem, sumber daya manusia, teknologi, permodalan, dan pengawasan.
“Koperasi harus tumbuh karena kemampuan memberikan manfaat dan memperoleh kepercayaan masyarakat, bukan karena adanya keterpaksaan,” kata Azis dalam siaran pers, Kamis (22/10/2026).
