Negara-negara ASEAN resmi menandatangani Perjanjian Kerangka Ekonomi Digital atau DEFA di Manila pada Sabtu (14/11/2026). Kesepakatan ini menjadi perjanjian ekonomi digital pertama ASEAN yang berdiri sendiri dan mengikat secara hukum.
DEFA mengatur kerangka bersama untuk perdagangan digital, aliran data lintas batas, pembayaran elektronik, keamanan siber, serta kecerdasan buatan atau AI. Perjanjian tersebut ditujukan untuk memperkuat konektivitas digital dan mempermudah aktivitas ekonomi antarnegara di Asia Tenggara.
Perundingan DEFA telah berlangsung sejak September 2023. ASEAN kini menyiapkan sejumlah proyek awal agar manfaat perjanjian dapat dirasakan pelaku usaha dan konsumen pada awal 2027.
Wakil Perdana Menteri Singapura Gan Kim Yong menyatakan proyek prioritas dapat mencakup sistem pembayaran digital, identitas digital bagi bisnis, dan dokumentasi perdagangan elektronik. Tiga area itu diharapkan membuat transaksi lintas batas menjadi lebih cepat, mudah, dan murah.
Aturan Baru Untuk Ekonomi Digital ASEAN
DEFA akan mulai berlaku 180 hari setelah penandatanganan. Perjanjian ini juga akan menggantikan Perjanjian Perdagangan Elektronik ASEAN tahun 2019, menurut Kementerian Energi, Perdagangan, dan Industri Singapura.
Ruang lingkupnya mencakup aturan yang dapat mendukung perusahaan saat menjangkau pasar ASEAN lain. Kejelasan mengenai transfer data lintas batas dinilai penting bagi bisnis yang ingin berekspansi dengan tetap memperhatikan perlindungan privasi, kerahasiaan usaha, dan keamanan nasional.
Ekonomi digital ASEAN diproyeksikan mencapai 368 miliar dollar AS pada 2026. Nilainya diperkirakan melampaui 1 triliun dollar AS pada 2035 berdasarkan laporan Google, Temasek, dan Bain & Company yang dikutip Kementerian Energi, Perdagangan, dan Industri Singapura.
Fokus Pada Pembayaran dan Dokumen Perdagangan
Dokumentasi perdagangan elektronik menjadi salah satu aspek yang disiapkan melalui DEFA. Sistem ini diharapkan mengurangi pekerjaan administratif, mempercepat transaksi, dan menekan biaya pengurusan dokumen perdagangan.
Gan mengatakan, “Kami berharap pada saat perjanjian ini mulai berlaku, kami sudah siap dengan beberapa inisiatif, dengan beberapa proyek yang dapat kami mulai untuk memberi manfaat bagi bisnis dan masyarakat kami.” Pernyataan itu menegaskan target agar pelaksanaan awal tidak menunggu seluruh agenda jangka panjang selesai.
Pembayaran digital lintas batas juga diharapkan lebih lancar bagi konsumen maupun transaksi antarperusahaan. Identitas digital dapat membantu pelaku usaha memverifikasi pihak yang menjadi mitra dagang mereka.
Gan menyebut konektivitas digital sebagai sarana untuk menghubungkan negara-negara ASEAN dengan lebih baik. DEFA turut memperkuat kerja sama dalam perlindungan data, keamanan siber, serta pemberantasan penipuan daring.
Tantangan Kesiapan Tiap Negara
Penerapan DEFA menghadapi perbedaan kesiapan di antara negara ASEAN. Infrastruktur digital, regulasi, dan kesiapan bisnis di setiap negara belum berada pada tingkat yang sama.
Perjanjian ini memberi ruang bagi negara yang siap untuk menjalankan inisiatif tertentu lebih dahulu. Negara lain tetap dapat bergabung kemudian ketika infrastruktur dan aturan domestiknya telah siap.
Gan mengatakan, “Fleksibilitas ini memungkinkan ASEAN kita untuk dapat maju bukan dengan kecepatan anggota yang paling lambat, tetapi memungkinkan kita untuk maju dengan kecepatan kita sendiri.” Pendekatan tersebut memungkinkan kerja sama sektoral, termasuk untuk aliran data lintas batas.
Pejabat ASEAN tengah menyusun rencana implementasi agar manfaatnya dapat diperoleh bisnis sejak tahap awal. Pemerintah juga perlu melibatkan sektor swasta, terutama usaha kecil dan menengah, serta mendukung pelatihan keterampilan digital bagi pekerja dan pelaku usaha.
Federasi Bisnis Singapura menilai keberhasilan DEFA akan terlihat dari pengalaman bisnis di lapangan. Perusahaan mengharapkan berkurangnya dokumen di perbatasan, pembayaran digital yang lebih lancar, serta aliran data yang terpercaya untuk memudahkan operasional di seluruh ASEAN.
