Koperasi Desa Merah Putih akan menjadi salah satu saluran penjualan obat bebas dan obat bebas terbatas melalui gerai koperasi. Skema yang disepakati pemerintah ini ditujukan untuk memperluas akses masyarakat, terutama di wilayah yang belum memiliki apotek atau fasilitas kesehatan.
Kesepakatan tersebut diumumkan pada 16 Oktober 2026 dengan sasaran 8.000 hingga 10.000 gerai koperasi. Kehadiran gerai obat di desa diharapkan memudahkan warga memperoleh obat untuk keluhan kesehatan ringan tanpa harus menempuh perjalanan jauh.
Skema Baru dalam Kebijakan yang Sudah Ada
Penjualan obat di luar fasilitas pelayanan kefarmasian bukan kebijakan yang sepenuhnya baru. Pada 2025, pemerintah menerbitkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/972/2025 tentang pedoman distribusi dan penyerahan obat bebas serta obat bebas terbatas di hipermarket, supermarket, dan minimarket.
Pengawasan terhadap kebijakan itu kemudian diperkuat melalui Peraturan BPOM Nomor 5 Tahun 2026. Pemerintah juga sebelumnya memperkenalkan gagasan apotek desa sebagai salah satu unit usaha koperasi desa dan kelurahan.
Namun, bentuk operasional apotek desa masih memerlukan kejelasan, termasuk perizinan dan keterlibatan tenaga kefarmasian. Skema gerai koperasi juga perlu membedakan secara tegas antara apotek desa yang menjalankan pelayanan kefarmasian dan gerai ritel yang menjual jenis obat tertentu.
Perbedaan itu menentukan kewenangan, tanggung jawab profesional, serta bentuk perlindungan bagi masyarakat. Penjualan obat tidak hanya berkaitan dengan ketersediaan barang, tetapi juga informasi penggunaan dan penanganan risiko.
Obat Bebas Tetap Memiliki Risiko
Status obat bebas tidak berarti obat tersebut dapat digunakan tanpa risiko. Parasetamol, misalnya, relatif aman apabila dipakai sesuai aturan, tetapi penggunaan berlebihan dapat menyebabkan kerusakan hati.
Obat flu dengan beberapa zat aktif juga dapat menimbulkan risiko dosis ganda, interaksi obat, atau efek samping tertentu. Risiko tersebut lebih besar bagi anak-anak, ibu hamil, lanjut usia, serta pasien dengan penyakit kronis.
Sejumlah negara seperti Inggris, Australia, dan Selandia Baru telah mengenal kategori general sales medicines. Kategori itu memungkinkan obat tertentu dijual di luar apotek dengan pengaturan jenis obat, ukuran kemasan, pelabelan, dan pengawasan.
Pengalaman tersebut menunjukkan bahwa kemudahan memperoleh obat perlu disertai pengendalian risiko yang proporsional. Tidak semua obat tanpa resep dapat diperlakukan sama dalam sistem penjualan ritel.
Akses Tidak Hanya Soal Lokasi
Akses obat mencakup kemudahan menjangkau lokasi, ketersediaan stok, keterjangkauan harga, dan penerimaan masyarakat. Gerai yang dekat belum tentu memberi manfaat optimal jika obat sering kosong atau informasi penggunaannya tidak memadai.
Keberhasilan kebijakan karena itu tidak cukup diukur dari jumlah gerai maupun nilai transaksi penjualan. Ukuran yang lebih penting adalah kemampuan masyarakat memperoleh obat yang tepat, bermutu, terjangkau, dan digunakan dengan aman.
Ekosistem farmasi mengatur proses produksi, registrasi, distribusi, penyimpanan, hingga penyerahan obat. Standar tersebut berfungsi menjaga keamanan, khasiat, dan mutu obat bagi masyarakat.
Apotek dan toko obat berizin tidak semata menjalankan perdagangan obat. Dalam kewenangannya, fasilitas itu turut mengelola obat, memberi informasi, dan membantu mencegah penggunaan yang tidak tepat.
Standar Pengelolaan dan Pengawasan
Gerai koperasi perlu memperoleh obat melalui jalur resmi serta menerapkan penyimpanan, pencatatan, pemantauan kedaluwarsa, dan penanganan obat bermasalah. Jenis obat yang dijual juga perlu disesuaikan dengan profil risiko, termasuk pertimbangan zat aktif, dosis, ukuran kemasan, dan jumlah pembelian.
Petugas koperasi memerlukan pelatihan mengenai informasi obat, peringatan penggunaan, serta kondisi yang membutuhkan rujukan. Pelatihan singkat tetap tidak dapat menggantikan kompetensi profesional apoteker.
Koperasi dapat menjadi bagian dari jejaring pelayanan kefarmasian melalui kemitraan dengan apotek, toko obat berizin, atau apoteker sesuai ketentuan hukum. BPOM dan pemerintah daerah juga perlu menyiapkan mekanisme inspeksi, pelaporan pelanggaran, serta evaluasi keselamatan penggunaan obat.
Penerapan bertahap melalui proyek percontohan dapat digunakan untuk menilai manfaat dan risiko sebelum perluasan nasional. Pendekatan tersebut diperlukan agar perluasan akses obat di desa tetap berjalan seiring dengan perlindungan keselamatan masyarakat.
