Indonesia dijadwalkan menandatangani ASEAN Digital Economy Framework Agreement atau ASEAN DEFA di Manila, Filipina, pada 14 November 2026. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dijadwalkan berangkat untuk mewakili Indonesia dalam penandatanganan tersebut.
Implementasi ASEAN DEFA secara komprehensif diperkirakan dapat menaikkan nilai ekonomi digital ASEAN dari sekitar USD1 triliun menjadi USD2 triliun pada 2030. Proyeksi itu tercantum dalam studi BCG mengenai potensi kesepakatan digital kawasan tersebut.
Penandatanganan akan melibatkan ASEAN Member States yang terdiri atas 11 negara. Kesepakatan ini menjadi langkah Indonesia untuk memperkuat integrasi ekonomi digital di Asia Tenggara.
Nilai transaksi bruto ekonomi digital Indonesia sendiri mendekati USD100 miliar pada 2025. Berdasarkan laporan e-Conomy SEA 2025, angka itu tumbuh sekitar 14% secara tahunan dan menempatkan Indonesia sebagai ekonomi digital terbesar di Asia Tenggara.
Pasar ASEAN yang memiliki lebih dari 680 juta penduduk dipandang menyimpan potensi besar bagi pengembangan ekonomi digital global. Keterhubungan kebijakan antarnegara diharapkan membuat aktivitas digital lintas batas lebih mudah dijalankan.
Peluang untuk UMKM dan Transaksi Lintas Batas
ASEAN DEFA diarahkan untuk membantu pelaku usaha, terutama usaha mikro, kecil, dan menengah, memperluas pasar di kawasan. UMKM Indonesia berpeluang menjangkau konsumen di negara ASEAN lain tanpa hanya mengandalkan pasar domestik.
Kerangka ini juga mendorong interoperabilitas sistem pembayaran serta layanan digital. Penyederhanaan transaksi elektronik diharapkan mendukung perdagangan digital antarnegara.
Harmonisasi kebijakan digital dapat memberi kepastian lebih besar bagi pelaku usaha. Kondisi tersebut juga diharapkan membuka peluang investasi pada sektor teknologi tinggi dan memperkuat posisi Indonesia dalam rantai nilai digital regional maupun global.
Perlindungan Konsumen dan Tata Kelola Data
Kesepakatan ini mencakup penguatan perlindungan konsumen dalam transaksi digital. Keamanan transaksi, arus data lintas batas yang tepercaya, pengembangan talenta, dan inovasi digital juga menjadi bagian yang didorong.
ASEAN DEFA mulai didorong ketika Indonesia memegang Keketuaan ASEAN pada 2023. Kerangka tersebut dirancang sebagai kesepakatan digital komprehensif pertama yang menyatukan berbagai kebijakan ekonomi digital di kawasan.
Di dalam negeri, arah kesepakatan ini sejalan dengan Strategi Nasional Ekonomi Digital 2030 serta agenda aksesi Indonesia ke Organisation for Economic Co-operation and Development atau OECD. Penguatan infrastruktur digital, keamanan siber, tata kelola data, dan kapasitas sumber daya manusia menjadi bagian dari agenda yang terkait.
Pemberlakuan dan Ratifikasi Nasional
ASEAN DEFA akan berlaku 180 hari setelah tanggal penandatanganan terakhir oleh seluruh negara anggota ASEAN. Setelah itu, Sekretariat ASEAN akan menerbitkan Certified True Copy atas naskah perjanjian yang dapat dipublikasikan kepada masyarakat.
Indonesia akan menindaklanjuti kesepakatan tersebut melalui proses ratifikasi nasional. Pemerintah akan membentuk Panitia Antarkementerian untuk membahas instrumen hukum yang dibutuhkan, termasuk ketentuan bahwa ASEAN DEFA menggantikan ASEAN Agreement on Electronic Commerce yang telah disahkan melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2021.
