Denmark menjadi negara dengan tarif pajak pertambahan nilai atau PPN buku tertinggi dalam daftar ini, yakni 25%. Tarif tersebut berlaku bagi buku cetak dan memperlakukan produk bacaan setara dengan barang konsumsi umum.
Kebijakan itu kerap dikritik oleh pihak yang mendorong budaya membaca karena pajak ikut menaikkan harga buku. Namun, Denmark telah menyiapkan rencana untuk menghapus PPN buku menjadi 0% mulai 1 Juli 2027.
Rencana penghapusan itu diajukan oleh Jakob Engel-Schmidt, mantan Menteri Kebudayaan Denmark yang kini menjabat Menteri Perpajakan dan Pertumbuhan Ekonomi. Mengutip Marosa VAT, cakupannya meliputi buku cetak, buku elektronik, dan audiobook.
Tarif Tinggi di Sejumlah Negara
| Negara | Tarif PPN Buku | Catatan |
|---|---|---|
| Denmark | 25% | Rencana tarif 0% mulai 1 Juli 2027 |
| Armenia | 20% | Ada pengecualian untuk kategori tertentu |
| Chili | 19% | Berlaku untuk hampir seluruh produk terbitan |
| Sri Lanka | 18% | Buku sekolah direncanakan bebas PPN |
| Montenegro | 15% | Lebih rendah dari tarif standar 21% |
| Finlandia | 13,5% | Berlaku bagi beberapa kategori publikasi |
| Indonesia | 11% | Berlaku untuk buku komersial dan nonpendidikan |
Indonesia mengenakan PPN buku sebesar 11% untuk buku komersial, fiksi, dan bacaan umum nonpendidikan. Tarif itu menjadikan Indonesia negara dengan PPN buku tertinggi dibandingkan negara tetangga di kawasan ASEAN.
Buku pelajaran umum yang memenuhi persyaratan, kitab suci, dan buku pelajaran agama mendapat fasilitas pembebasan pajak. Sementara itu, buku penunjang pengetahuan di luar kebutuhan sekolah tetap masuk kategori yang dikenai PPN.
Finlandia menerapkan tarif khusus 13,5% untuk beberapa kategori publikasi sejak Januari 2026. Perubahan ini membuat penerbit, termasuk penerbit independen, perlu menghitung ulang strategi penetapan harga.
Montenegro juga memberikan tarif khusus bagi produk literasi, meski pungutannya masih cukup besar. Negara itu mengenakan tarif 15% untuk buku dan publikasi tertentu, lebih rendah daripada PPN standar sebesar 21%.
Di Sri Lanka, tarif PPN standar 18% sempat turut dikenakan pada buku sekolah. Kebijakan tersebut memicu perdebatan karena biaya buku menjadi tambahan beban bagi keluarga saat tahun ajaran baru dimulai.
Presiden Anura Kumara Dissanayake kemudian mengumumkan rencana penghapusan PPN untuk buku sekolah pada September 2026. Kebijakan itu dijadwalkan masuk anggaran dan berlaku resmi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2027.
Armenia menerapkan tarif 20% untuk buku umum dan bacaan komersial, termasuk novel fiksi serta buku populer. Namun, buku sekolah, buku anak-anak, buku latihan, buku musik, dan sejumlah publikasi ilmiah serta pendidikan memperoleh pengecualian.
Perbedaan kategori tersebut membuat beban pajak buku umum di Armenia lebih besar dibanding bahan bacaan pendidikan. Dampaknya, harga karya sastra umum dan bacaan populer bisa relatif lebih tinggi bagi pembaca.
Chili menerapkan PPN standar 19% untuk hampir seluruh produk terbitan. Tarif ini dinilai menekan ekosistem penerbitan lokal karena pajak ikut memengaruhi biaya produksi, distribusi, dan harga eceran buku.
Organisasi penulis serta komunitas pembaca di Chili telah meminta pembebasan atau penurunan tarif untuk buku. Perbedaan kebijakan antarnegara menunjukkan bahwa PPN buku dapat menentukan akses masyarakat terhadap novel, buku anak, buku sekolah, dan publikasi ilmiah.
