Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan mengajukan dua nama calon Wakil Presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat paling lambat 18 November 2026. Pengajuan itu akan dilakukan setelah pimpinan MPR mengirim surat permintaan resmi kepada Presiden pada Jumat, 13 November 2026.
Ketua MPR Ahmad Muzani menyatakan pengiriman surat tersebut merupakan hasil keputusan rapat gabungan MPR. Surat itu menjadi langkah awal bagi proses pengajuan dua calon Wakil Presiden sebelum dilakukan verifikasi oleh MPR.
Muzani mengatakan pimpinan MPR akan segera menandatangani dan mengirimkan surat kepada Presiden. “Rapat gabungan memutuskan bahwa hari ini Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat akan mengirimkan surat kepada Presiden Republik Indonesia untuk segera menyampaikan dua nama calon Wakil Presiden yang akan diverifikasi oleh tim verifikasi, tim verifikasi MPR,” kata Muzani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat, 13 November 2026.
Menurut jadwal yang disampaikan, sidang paripurna MPR untuk memilih, mengesahkan, sekaligus melantik Wakil Presiden baru akan berlangsung pada Rabu, 2 Desember 2026. Sebelum sidang tersebut, dua nama yang diajukan Presiden akan melalui pemeriksaan kelengkapan persyaratan oleh tim verifikasi MPR.
Ketentuan mengenai batas waktu pengajuan tercantum dalam Pasal 136 ayat (1) Peraturan MPR Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib. Aturan itu mewajibkan Presiden mengusulkan dua calon Wakil Presiden beserta kelengkapan persyaratannya paling lambat 14 hari sebelum sidang paripurna MPR.
Dengan ketentuan itu, pengajuan dua nama calon menjadi bagian penting dari tahapan sebelum MPR mengambil keputusan dalam sidang paripurna. MPR juga menempatkan verifikasi sebagai proses yang harus dilalui sebelum pemilihan dan pelantikan dilakukan.
Muzani mengaku belum mengetahui sosok yang akan diajukan Presiden dalam proses tersebut. “Saya tidak tahu. Tapi yang pasti kewajiban kami sebagai pimpinan adalah hari ini kami akan menandatangani surat kepada presiden dan hari ini juga akan kami kirimkan kepada Bapak Presiden,” ujarnya.
Pimpinan MPR, kata Muzani, menjalankan kewajiban kelembagaan melalui pengiriman surat kepada Presiden. Setelah surat itu disampaikan, proses pencalonan diharapkan dapat mulai berjalan sesuai tata tertib yang berlaku.
Terkait latar belakang calon, Muzani menjelaskan Undang-Undang Dasar 1945 tidak mengatur secara spesifik asal calon Wakil Presiden yang dapat diusulkan Presiden. Karena itu, ketentuan konstitusional yang disebutkan hanya mengharuskan Presiden menyampaikan dua nama calon.
“Menurut Undang-Undang Dasar 1945 menyebut bahwa itu menyebutkan bahwa presiden mengusulkan dua nama. Asalnya dari mana enggak disebutkan dalam penjelasan undang-undang,” kata Muzani.
Ia juga belum dapat memastikan apakah salah satu atau kedua nama yang nantinya diajukan berasal dari partai politik koalisi pemerintah. Muzani meminta semua pihak menunggu hingga pengajuan calon dimulai setelah surat resmi MPR diterima Presiden.
“Nanti tunggu waktunya sabar sedikit ya. Mohon kesabaran semuanya karena semua proses akan mulai berlangsung setelah hari ini,” pungkasnya.
