Pemerintah mendorong sektor pariwisata menjadi sumber pertumbuhan ekonomi baru di berbagai daerah. Arah tersebut tidak hanya menitikberatkan pada peningkatan jumlah kunjungan wisatawan, tetapi juga pada dampak ekonomi yang lebih luas bagi wilayah dan masyarakat sekitar destinasi.
Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso menyampaikan pengembangan kawasan wisata harus terintegrasi dengan pembangunan wilayah. Integrasi itu diharapkan dapat meningkatkan produk domestik regional bruto atau PDRB, membuka lapangan kerja, dan menarik investasi.
Menurut Susiwijono, kawasan pariwisata yang dirancang secara khusus dapat menjadi penggerak ekonomi baru bagi pemerintah daerah. Pengembangan destinasi karena itu perlu diposisikan sebagai bagian dari strategi pembangunan kewilayahan, bukan sebagai kegiatan sektoral yang berdiri sendiri.
“Kalau kita lihat, beberapa kawasan yang kita desain khusus, itu bagi Pemerintah Daerah menjadi sumber pertumbuhan ekonomi baru,” kata Susiwijono dalam program Kick-Off Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional (RIPPARNAS) Tahun 2027-2045 di Jakarta. Ia menilai sektor ini harus mampu membentuk ekosistem ekonomi baru di daerah.
Integrasi Destinasi dan Wilayah
Pembangunan destinasi dinilai belum cukup jika hanya berfokus pada atraksi wisata dan peningkatan kunjungan. Pemerintah melihat perlunya keterhubungan antara pariwisata dengan aktivitas ekonomi lain serta infrastruktur wilayah yang mendukungnya.
Susiwijono mencontohkan pengembangan destinasi perlu mempertimbangkan kaitannya dengan kawasan ekonomi khusus atau KEK, kawasan industri, dan kawasan perkotaan. Keterhubungan juga perlu dibangun dengan simpul transportasi seperti bandara, pelabuhan, serta stasiun.
Hubungan antarkawasan tersebut diperlukan agar investasi, promosi, pengembangan atraksi, dan penyediaan infrastruktur dapat diarahkan secara tepat sasaran. Dengan perencanaan yang terhubung, manfaat pariwisata diharapkan tidak berhenti pada lokasi wisata, melainkan mengalir ke kegiatan ekonomi di sekitarnya.
Kesiapan pengelola destinasi, tenaga kerja, dan pelaku usaha lokal juga menjadi perhatian dalam pengembangan sektor ini. Peningkatan aksesibilitas dan jumlah wisatawan perlu diikuti kemampuan masyarakat setempat untuk menangkap peluang ekonomi yang muncul.
Dampak ekonomi pariwisata diharapkan dapat dirasakan melalui bertambahnya aktivitas usaha dan kesempatan kerja di sekitar destinasi. Pendekatan tersebut menempatkan warga dan pelaku usaha daerah sebagai bagian penting dari ekosistem pengembangan wisata.
RIPPARNAS Baru sebagai Landasan Jangka Panjang
Untuk mendukung arah kebijakan tersebut, pemerintah sedang menyusun RIPPARNAS 2027-2045. Dokumen itu diharapkan menjadi landasan pembangunan pariwisata jangka panjang sekaligus menyelaraskan kebijakan lintas periode pemerintahan.
RIPPARNAS yang berlaku saat ini diatur melalui Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011. Aturan tersebut mencakup empat aspek utama, yakni destinasi, pemasaran, industri, dan kelembagaan.
Keempat aspek itu tetap menjadi fondasi dalam penyusunan rencana baru. Namun, pemerintah menilai penguatannya diperlukan agar perencanaan pembangunan pariwisata dapat disusun secara lebih terukur.
Penguatan perencanaan mencakup penentuan target, pembagian tanggung jawab kementerian dan lembaga, serta mekanisme pelaksanaan dan pemantauan. Langkah ini ditujukan agar kebijakan pariwisata memiliki arah yang jelas dari tahap perencanaan hingga pelaksanaan.
Dengan RIPPARNAS baru, perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan pembangunan pariwisata di tingkat pusat maupun daerah diharapkan berjalan lebih terarah. Dokumen tersebut juga menjadi kerangka untuk menghubungkan kebijakan pariwisata dengan kebutuhan pembangunan ekonomi daerah.
Susiwijono menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, kementerian dan lembaga, serta pihak swasta. Kolaborasi diperlukan agar pengembangan wisata memberi kontribusi nyata terhadap perekonomian wilayah.
“Jadi kita berharap betul-betul menjadi satu integrasi pembangunan kewilayahan, membikin ekosistem baru, dan yang paling penting berkontribusi dominan terhadap penciptaan sumber pertumbuhan ekonomi baru di daerah,” ujarnya. Pemerintah menempatkan integrasi pembangunan tersebut sebagai bagian penting dalam arah pengembangan pariwisata nasional ke depan.
