
MSCI mengusulkan perubahan klasifikasi pasar saham Indonesia dari emerging market menjadi standalone market atau pasar mandiri. Usulan ini muncul setelah penyedia indeks global tersebut menerima kekhawatiran investor terkait transparansi kepemilikan saham dan integritas perdagangan di Indonesia.
Perubahan status itu belum bersifat final karena MSCI masih membuka konsultasi dengan pelaku pasar hingga 30 April 2027. Keputusan atas konsultasi tersebut dijadwalkan diumumkan paling lambat 30 Juni 2027.
Pengumuman pada 15 Oktober 2026 langsung menjadi perhatian pelaku pasar karena saham Indonesia saat ini menjadi bagian dari indeks acuan global. Reklasifikasi berpotensi mengubah posisi saham domestik dalam portofolio investor internasional yang menggunakan indeks MSCI sebagai tolok ukur.
Pada perdagangan 16 Oktober 2026, Indeks Harga Saham Gabungan atau IHSG sempat turun 8,01 persen ke level 5.393,92 saat pembukaan perdagangan. Kondisi itu membuat Bursa Efek Indonesia menghentikan sementara perdagangan saham melalui mekanisme trading halt.
Hingga pukul 09.59 WIB, IHSG tercatat melemah 610,26 poin atau 10,41 persen ke level 5.253,52. Indeks juga sempat menyentuh level terendah 5.193,22, dengan 780 saham turun dan 16 saham menguat.
Masalah Investabilitas yang Disorot
Dalam tinjauan klasifikasi pasar pada Juni 2026, MSCI melaporkan adanya kekhawatiran signifikan mengenai kelayakan investasi atau investability di pasar saham Indonesia. Penilaian itu berkaitan dengan keterbukaan struktur kepemilikan saham serta dugaan praktik perdagangan yang terkoordinasi.
MSCI menilai investor institusional membutuhkan lebih dari sekadar pengumuman kebijakan baru. Investor juga mengharapkan penerapan aturan yang konsisten dan bukti bahwa reformasi pasar menghasilkan perubahan nyata secara berkelanjutan.
Otoritas pasar modal Indonesia sebelumnya telah mengumumkan sejumlah langkah pembenahan untuk meningkatkan transparansi. Langkah tersebut mencakup pengungkapan pemegang saham dengan kepemilikan di atas 1 persen dan klasifikasi investor yang lebih terperinci.
Reformasi lain meliputi pelaporan Konsentrasi Kepemilikan Saham Tinggi atau High Shareholding Concentration (HSC). Selain itu, terdapat peta jalan menuju penerapan batas minimum saham beredar di publik atau free float sebesar 15 persen.
Meski mengakui adanya pembaruan kebijakan tersebut, MSCI menyatakan kemajuan yang memadai belum terlihat secara konsisten di seluruh pasar saham Indonesia. Lembaga itu sebelumnya memperingatkan bahwa konsultasi perubahan klasifikasi dapat dimulai jika kemajuan belum tampak hingga Tinjauan Indeks November 2026.
Pembekuan Perubahan Indeks
Selain usulan reklasifikasi, MSCI mempertahankan pembekuan sejumlah perubahan indeks yang terkait dengan saham Indonesia hingga pemberitahuan lebih lanjut. Kebijakan ini berlaku untuk perubahan yang berasal dari tinjauan indeks maupun aksi korporasi.
Dalam pembekuan tersebut, MSCI tidak akan meningkatkan Foreign Inclusion Factor atau FIF yang mencerminkan saham tersedia bagi investor asing dalam penghitungan indeks. MSCI juga tidak akan meningkatkan Number of Shares atau NOS yang digunakan dalam perhitungan indeks.
Penambahan sekuritas ke MSCI Indonesia Investable Market Index turut dihentikan sementara. Migrasi saham ke segmen indeks dengan ukuran kapitalisasi pasar lebih tinggi juga tidak dilakukan selama pembekuan berlaku.
MSCI tetap akan menghapus saham yang diidentifikasi otoritas Indonesia berdasarkan kerangka HSC. Data pengungkapan pemegang saham di atas 1 persen tetap dipakai untuk menyesuaikan estimasi free float.
Jika status standalone market akhirnya diterapkan, saham Indonesia berpotensi keluar dari indeks utama MSCI. Kondisi tersebut dapat memengaruhi keputusan manajer investasi global, meski besaran dampak terhadap aliran dana asing belum dapat dipastikan.
Respons BEI dan OJK
Direktur Utama Bursa Efek Indonesia Jeffrey Hendrik menyatakan BEI bersama Otoritas Jasa Keuangan telah menjalankan langkah konkret untuk memperkuat transparansi, integritas, dan kualitas pasar modal. BEI juga akan meminta klarifikasi kepada MSCI mengenai dasar penilaian yang digunakan dalam usulan perubahan klasifikasi itu.
“BEI menghormati independensi MSCI dalam melakukan penilaian dan menentukan klasifikasi pasar berdasarkan metodologi yang dimilikinya,” ujar Jeffrey melalui keterangan tertulis pada 16 Oktober 2026. Ia menegaskan pengumuman tersebut masih berupa proses konsultasi, bukan keputusan akhir.
Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Friderica Widyasari Dewi menyatakan OJK menghormati pandangan MSCI dan memberi perhatian serius pada aspek yang masih perlu disempurnakan. OJK menilai pasar modal domestik tetap prospektif dengan dukungan fundamental ekonomi, pertumbuhan investor, valuasi saham kompetitif, dan kinerja emiten yang positif.
Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK Hasan Fawzi mengatakan masukan MSCI sejalan dengan Rencana Aksi Percepatan Reformasi Integritas Pasar Modal Indonesia. OJK, BEI, dan lembaga pendukung pasar modal akan melanjutkan komunikasi dengan penyedia indeks global serta investor institusional internasional.







