Direktorat Jenderal Pajak (DJP) masih membutuhkan sekitar Rp 500 triliun untuk memenuhi target penerimaan pajak Rp 2.357,7 triliun pada 2026. Kekurangan itu perlu dikumpulkan dalam dua bulan terakhir tahun berjalan, yakni November dan Desember.
Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto mengatakan kebutuhan tambahan penerimaan tersebut akan dirinci lebih lanjut dalam konferensi pers APBN KiTa. “Angka detailnya besok (Konpers APBN KiTa) akan kami sampaikan. Tetapi kira-kira kita masih membutuhkan sekitar Rp 500 triliun di November dan Desember,” ujar Bimo pada Kamis (12/11/2026).
Strategi Mengejar Target
DJP menyiapkan sejumlah kebijakan untuk mendorong penerimaan pada sisa tahun 2026. Langkah yang disiapkan mencakup kebijakan perpajakan marketplace, pengurangan sanksi administratif, serta penerapan pajak minimum global atau global minimum tax.
Penguatan administrasi juga menjadi bagian dari strategi tersebut. DJP meningkatkan komunikasi dengan wajib pajak untuk mendukung kepatuhan dan memperluas efektivitas pengawasan.
Dari sisi organisasi, DJP meningkatkan kapasitas pegawai serta menata jabatan fungsional. Penataan ini ditujukan agar kinerja pengawasan dapat diukur dengan lebih jelas.
Bimo menyebut fungsionalisasi jabatan meningkatkan aktivitas dan kualitas pelaksanaan tugas pengawasan sekitar 65% dalam periode Agustus 2025 hingga 2026. Aktivitas audit pada periode tersebut juga meningkat sekitar 25%.
DJP turut menyempurnakan sistem Coretax sebagai instrumen pendukung pengawasan. Sistem itu mengintegrasikan fitur analitik dan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) untuk membantu optimalisasi penerimaan.
“Fitur-fitur tersebut kini semakin terintegrasi dalam sistem Coretax untuk mendukung pengawasan dan pengumpulan penerimaan,” jelas Bimo. Pemanfaatan teknologi tersebut diharapkan memperkuat proses administrasi sekaligus pemantauan kepatuhan wajib pajak.
Posisi Realisasi hingga September
Berdasarkan data APBN KiTa edisi September 2026, realisasi penerimaan pajak hingga 30 September 2026 mencapai Rp 1.607,6 triliun. Nilai itu setara 68,2% dari target APBN 2026 dan tumbuh 24,1% secara tahunan atau year-on-year.
Penerimaan PPh nonmigas tercatat Rp 809,3 triliun atau tumbuh 17,6%. PPh migas mencapai Rp 43,6 triliun dan meningkat 128,2%.
Penerimaan PPN dan PPnBM juga tumbuh 38,6% menjadi Rp 683,3 triliun. Sementara itu, penerimaan PBB dan pajak lainnya turun 24,8% menjadi Rp 71,4 triliun.
Menurut jenis pajak, PPh Pasal 21 mencapai Rp 189,4 triliun dengan pertumbuhan 19%. PPh badan tercatat Rp 276,7 triliun atau meningkat 29%.
PPN dalam negeri menjadi salah satu komponen dengan pertumbuhan tinggi, yakni 51,3% menjadi Rp 369,5 triliun. Perkembangan setiap jenis pajak tersebut menjadi bagian penting dalam upaya DJP mengejar target penerimaan pada akhir tahun.
Bimo menegaskan DJP memperkuat koordinasi dengan direktorat jenderal terkait untuk menjaga ketahanan APBN. “Kami optimistis dan yang penting memang kami juga bergerak secara lebih terintegrasi dengan dirjen-dirjen terkait untuk memastikan APBN tetap resilien, tetap tangguh, sebagai upaya memastikan perekonomian tetap tangguh,” kata dia.
