Pemerintah akan memantau penerimaan negara setiap pekan sebagai bagian dari upaya menjaga kesehatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Pemantauan itu mencakup rekonsiliasi antara penerimaan, belanja, serta kebutuhan pembiayaan pemerintah.
Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto menyatakan koordinasi dilakukan bersama sejumlah direktorat jenderal di Kementerian Keuangan. Langkah tersebut diperlukan untuk menjaga keseimbangan fiskal hingga akhir tahun anggaran.
Rekonsiliasi Penerimaan dan Belanja
Bimo mengatakan pemantauan mingguan akan menjadi mekanisme untuk melihat perkembangan realisasi penerimaan dan kebutuhan pengeluaran negara. Rekonsiliasi dilakukan dengan melibatkan unit yang menangani penerimaan, perbendaharaan, dan anggaran.
“Jadi ini setiap minggu akan kita pantau. Setiap minggu kita akan rekonsiliasi,” ujar Bimo saat ditemui wartawan di Kantor Ditjen Pajak pada Kamis (15/10/2026).
Menurut Bimo, kesehatan APBN tidak hanya ditentukan oleh setoran pajak. Pemerintah juga memperhitungkan penerimaan negara bukan pajak, kepabeanan dan cukai, serta arah belanja dan penganggaran.
Koordinasi tersebut mencakup penilaian atas posisi penerimaan dibandingkan dengan kebutuhan belanja negara. Direktorat Jenderal Perbendaharaan dan Direktorat Jenderal Anggaran turut menjadi bagian dari proses menjaga keseimbangan fiskal.
“Kami penerimaan, penerimaan kan juga ada penerimaan negara bukan pajak, ada cukai dan kepabeanan. Kita rekonsiliasi antara bertiga, dari sisi penerimaan, dari sisi pengeluaran, penganggarannya seperti apa, dari perbendaharaan dan juga dari direktur jenderal anggaran,” katanya.
Pembiayaan Turut Diperhitungkan
Selain penerimaan dan belanja, pemerintah juga menyiapkan perhitungan dari sisi pembiayaan APBN. Salah satu instrumen yang dapat dipertimbangkan ialah penerbitan surat utang negara, termasuk Surat Berharga Negara dan sukuk.
“Dari sisi pembiayaan, dari sisi misalnya kita perlu terbitkan surat utang, atau SBN atau sukuk atau apa pun, itu juga nanti akan jadi keseimbangan untuk mempertahankan APBN yang sehat,” ujar Bimo. Ia menambahkan bahwa penerimaan, pengeluaran, dan pembiayaan perlu dikelola secara seimbang.
Target penerimaan pajak Indonesia dalam APBN 2026 ditetapkan sebesar Rp 2.357,7 triliun. Hingga tiga bulan terakhir periode Oktober-Desember 2026, Direktorat Jenderal Pajak masih perlu mengumpulkan Rp 750,1 triliun untuk memenuhi target tersebut.
Realisasi Pajak hingga September
Data APBN KiTa mencatat realisasi penerimaan pajak hingga 30 September 2026 mencapai Rp 1.607,6 triliun. Nilai itu setara 68,2 persen dari target APBN 2026 dan tumbuh 24,1 persen secara tahunan.
Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyebut peningkatan aktivitas ekonomi dan perbaikan administrasi perpajakan melalui implementasi Coretax menjadi faktor pendorong pertumbuhan penerimaan. Pemerintah juga memahami bahwa manajemen restitusi akan segera dilonggarkan.
“Faktor-faktornya adalah penerapan Coretax yang makin baik. Namun, kita juga memahami bahwa manajemen restitusi akan segera kita longgarkan, dan teman-teman di Direktorat Jenderal Pajak telah memulai melakukan pelonggaran ini,” kata Suahasil.
Penerimaan PPh nonmigas mencapai Rp 809,3 triliun atau tumbuh 17,6 persen secara tahunan. PPh migas naik 128,2 persen menjadi Rp 43,6 triliun seiring kenaikan harga minyak bumi.
Penerimaan PPN dan PPnBM tumbuh 38,6 persen secara tahunan menjadi Rp 683,3 triliun. Sementara itu, penerimaan PBB dan pajak lainnya turun 24,8 persen menjadi Rp 71,4 triliun.
Penerimaan PPh Pasal 21 tercatat sebesar Rp 189,4 triliun atau tumbuh 19 persen. Perkembangan setiap kelompok pajak tersebut akan menjadi bagian dari pemantauan mingguan pemerintah terhadap posisi penerimaan negara.
