Anggota Wantimpres RI Bambang Soesatyo atau Bamsoet mengingatkan meningkatnya ancaman serangan siber terhadap sistem perbankan dan pembayaran digital di Indonesia. Gangguan pada sektor keuangan, menurutnya, dapat memicu kepanikan publik, menghambat kegiatan ekonomi, serta memengaruhi stabilitas nasional.
Bamsoet menilai ancaman itu tidak lagi semata-mata menjadi persoalan teknis bagi industri keuangan. Perlindungan ruang digital juga berkaitan dengan kedaulatan siber, termasuk keamanan data masyarakat dan dana yang tersimpan dalam sistem perbankan.
Transformasi digital telah memperluas peran infrastruktur informasi vital, mulai dari perbankan dan pembayaran hingga pusat data, energi, transportasi, rumah sakit, serta jaringan komunikasi pemerintahan. Karena itu, ia meminta penguatan ketahanan siber sektor keuangan menjadi perhatian bersama seluruh unsur negara.
“Ketahanan siber harus ditempatkan sebagai bagian dari kedaulatan negara. Negara yang kuat bukan hanya mampu menjaga wilayahnya di darat, laut, dan udara, tetapi juga harus mampu melindungi ruang digitalnya; termasuk komunikasi strategis negara, data rakyat, dan uang masyarakat yang tersimpan dalam sistem perbankan,” kata Bamsoet.
Risiko tersebut meningkat seiring pertumbuhan aktivitas transaksi digital. Data Bank Indonesia yang dipaparkan Bamsoet mencatat volume pembayaran digital mencapai 5,50 miliar transaksi pada Juli 2026, atau tumbuh 28,69 persen secara tahunan.
Pada Agustus 2026, transaksi mobile dan internet banking tumbuh 44,13 persen secara tahunan. Pertumbuhan ini dinilai perlu diimbangi dengan penguatan keamanan sistem, manajemen risiko, dan kesiapan pemulihan layanan.
Bamsoet menyebut serangan terhadap bank besar, penyedia sistem pembayaran, atau pusat data dapat menciptakan efek berantai. Nasabah dapat kesulitan mengakses rekening, pelaku usaha tidak dapat menerima pembayaran, dan kepercayaan publik dapat tertekan.
Ancaman Berlangsung Setiap Saat
Berdasarkan pemantauan Badan Siber dan Sandi Negara, terdapat sekitar 3,2 miliar anomali trafik siber sepanjang 1 Januari hingga 12 Oktober 2026. Sebanyak 95,94 persen dari anomali tersebut didominasi malware.
Dalam pemantauan selama 24 jam pada 7 November 2026, terdeteksi sekitar 350.600 aktivitas ancaman siber. Bamsoet menegaskan angka itu tidak otomatis berarti seluruh aktivitas merupakan serangan yang berhasil, tetapi menjadi peringatan mengenai kompleksitas ancaman digital.
Ia mencontohkan sejumlah negara yang juga menghadapi tekanan terhadap layanan keuangan digital, termasuk Jepang, Prancis, dan Italia. Spanyol, Portugal, Belgia, Malaysia, serta negara lain disebut terus meningkatkan pengawasan, simulasi krisis, pengujian penetrasi, dan mitigasi risiko pihak ketiga.
“Pelajarannya jelas: tidak ada negara dan tidak ada bank yang sepenuhnya kebal. Indonesia harus bergerak sebelum serangan besar terjadi, bukan baru berbenah setelah pelayanan publik lumpuh, sistem pembayaran terganggu, atau data nasabah bocor,” ujarnya.
Koordinasi dan Pengujian Berkala
Bamsoet menilai Indonesia telah memiliki fondasi regulasi untuk memperkuat keamanan siber sektor keuangan. Otoritas Jasa Keuangan telah menerbitkan pedoman ketahanan dan keamanan siber bagi bank umum, sementara Bank Indonesia memperkuat ketahanan bagi penyelenggara sistem pembayaran, pasar uang, dan pasar valuta asing.
Tantangan berikutnya adalah memastikan ketentuan itu diterapkan secara konsisten, diawasi ketat, dan diuji berkala. Ia mendorong pembentukan pusat koordinasi krisis siber sektor keuangan yang terintegrasi antara pemerintah, Bank Indonesia, OJK, BSSN, BIN, Polri, TNI, Kementerian Pertahanan, Komdigi, LPS, dan industri perbankan.
Langkah yang didorong mencakup audit keamanan rutin, red teaming, pengujian penetrasi, simulasi serangan layanan pembayaran, cadangan data yang aman, serta standar waktu pemulihan layanan. Bank juga diminta memperkuat enkripsi, autentikasi berlapis, deteksi transaksi anomali secara waktu nyata, dan perlindungan aplikasi perbankan.
Bamsoet turut menyoroti risiko dari vendor, pusat data, perangkat pegawai, kebocoran kredensial, phishing, malware, serta rekayasa sosial berbasis kecerdasan buatan. Ancaman deepfake, pemalsuan suara pejabat, ransomware, dan pencurian identitas digital dinilai perlu dihadapi melalui teknologi, tata kelola, kualitas sumber daya manusia, serta literasi digital masyarakat.
Terkait dugaan penyadapan komunikasi Presiden Prabowo Subianto, ia meminta penyelidikan dilakukan secara profesional, independen, dan sesuai prinsip negara hukum. Penanganannya perlu mengungkap fakta secara objektif sekaligus mengevaluasi pengamanan perangkat dan jaringan komunikasi pejabat negara.
