Direktorat Jenderal Pajak akan memantau perkembangan penerimaan pajak setiap minggu untuk mengejar target pada akhir tahun anggaran 2026. Langkah ini dilakukan ketika realisasi penerimaan pajak hingga 30 September 2026 mencapai Rp 1.607,6 triliun.
Nilai tersebut setara 68,2 persen dari target APBN 2026 yang ditetapkan sebesar Rp 2.357,7 triliun. Dengan demikian, masih terdapat sisa target penerimaan pajak sekitar Rp 750,1 triliun pada sisa tahun anggaran.
Pemantauan Penerimaan Mingguan
Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto menyatakan pemantauan mingguan akan disertai proses rekonsiliasi dalam forum Asset and Liability Committee atau ALCo. “Setiap minggu akan kami pantau. Kami akan rekonsiliasi dalam forum ALCo (Asset and Liability Committee),” kata Bimo.
Selain memantau penerimaan secara berkala, DJP akan meningkatkan koordinasi dengan direktorat jenderal terkait di lingkungan Kementerian Keuangan. Koordinasi tersebut ditujukan untuk mendorong penerimaan negara sekaligus menjaga kesehatan APBN.
Penerimaan negara tidak hanya bersumber dari pajak, melainkan juga dari penerimaan kepabeanan dan cukai serta penerimaan negara bukan pajak atau PNBP. Rekonsiliasi akan mencakup sisi penerimaan, pengeluaran, dan penganggaran.
Bimo menyebut pembahasan itu melibatkan Direktorat Jenderal Perbendaharaan serta Direktorat Jenderal Anggaran. Kementerian Keuangan juga akan memperhatikan kondisi APBN dari sisi pembiayaan.
Aspek pembiayaan mencakup kebutuhan penerbitan surat utang, Surat Berharga Negara atau SBN, maupun sukuk. Instrumen tersebut menjadi bagian dari keseimbangan untuk mempertahankan APBN yang sehat.
Tiga Strategi Kejar Target
Untuk mengejar sisa target penerimaan, DJP mengandalkan tiga strategi kebijakan. Strategi tersebut meliputi Sistem Pemungutan Pajak atas Transaksi Digital Luar Negeri, pemungutan Pajak Penghasilan melalui lokapasar, dan kebijakan pengurangan sanksi perpajakan.
Sistem Pemungutan Pajak atas Transaksi Digital Luar Negeri memungut pajak pertambahan nilai atas transaksi digital lintas negara. Kebijakan tersebut telah mulai berjalan sejak 25 September 2026.
Pemungutan PPh Pasal 22 melalui lokapasar diatur dalam PMK 37/2025 dan mulai berlaku pada 1 Oktober 2026. Lokapasar yang ditunjuk memungut PPh 22 sebesar 0,5 persen dari peredaran bruto atau omzet.
Dasar pengenaan tersebut tidak termasuk PPN dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah atau PPnBM. Sementara itu, mekanisme pengurangan dan penghapusan sanksi pajak diatur dalam PMK 71/2026.
