Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan bantuan subsidi upah atau BSU 2026 akan disalurkan melalui transfer ke rekening bank penerima. Skema ini diharapkan mengakhiri penyaluran bantuan melalui PT Pos Indonesia.
BSU 2026 diberikan sebesar Rp 300 ribu per bulan selama tiga bulan. Penerima akan memperoleh pembayaran sekaligus senilai Rp 900 ribu.
Airlangga menyampaikan penyaluran bantuan melalui rekening sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto. Arahan tersebut menekankan agar masyarakat berusia 17 tahun ke atas memiliki rekening bank.
“BSU biasanya kan ditransfer, tidak lewat (kantor pos). Sekarang kan arahan presiden semua harus punya rekening. Semua diharapkan sudah bisa melalui rekening,” kata Airlangga di Kementerian Koordinator Perekonomian, Jakarta Pusat, Kamis (12/11/2026).
Penyaluran BSU 2026 dijadwalkan berlangsung pada November atau Desember 2026. Bantuan akan disalurkan melalui Bank Himbara.
Kementerian Ketenagakerjaan telah menetapkan syarat penerima, batas gaji atau upah, serta besaran bantuan tersebut. Ketentuan itu tercantum dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2026.
Peraturan tersebut merupakan Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 10 Tahun 2022. Aturan ini menjadi dasar penetapan pekerja atau buruh yang berhak menerima BSU.
Syarat Penerima BSU
Penerima bantuan harus merupakan warga negara Indonesia yang memiliki Nomor Induk Kependudukan atau NIK. Mereka juga wajib terdaftar sebagai peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan sampai Agustus 2026.
Pekerja atau buruh yang memenuhi syarat harus menerima gaji atau upah paling banyak Rp 3,5 juta per bulan. Batas tersebut juga dapat mengacu pada upah minimum provinsi atau upah minimum kabupaten/kota sesuai wilayah kerja.
Data gaji atau upah yang digunakan merujuk pada laporan terakhir pengusaha atau pemberi kerja kepada BPJS Ketenagakerjaan. Nilai yang tercatat dalam data BPJS Ketenagakerjaan menjadi acuan dalam proses penetapan penerima.
Komponen pendapatan yang diperhitungkan mencakup upah pokok dan tunjangan tetap. Ketentuan ini membatasi dasar penghitungan pada unsur upah yang dilaporkan dalam kepesertaan pekerja.
Penyesuaian Batas Upah Daerah
Bagi pekerja di daerah dengan UMK lebih tinggi dari Rp 3,5 juta, batas gaji atau upah disesuaikan dengan nilai UMK. Nilai tersebut dibulatkan ke atas hingga ratusan ribu rupiah penuh.
Wilayah yang tidak menetapkan UMK menggunakan UMP sebagai dasar batas gaji atau upah penerima. Mekanisme pembulatannya juga dilakukan ke atas hingga ratusan ribu rupiah penuh.
Permenaker Nomor 16 Tahun 2026 menegaskan BSU tidak diberikan kepada aparatur sipil negara, prajurit Tentara Nasional Indonesia, dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Ketentuan itu membatasi bantuan bagi pekerja atau buruh yang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan.
