Direktorat Jenderal Pajak (DJP) masih perlu mengumpulkan Rp 514 triliun penerimaan pajak pada November dan Desember 2026. Dana tersebut dibutuhkan untuk mendukung pembiayaan belanja negara sesuai target APBN 2026.
Pemerintah juga mengejar total penerimaan negara Rp 590,1 triliun dalam dua bulan terakhir tahun 2026. Upaya itu dilakukan untuk memenuhi kebutuhan pendanaan berbagai program dan kegiatan negara.
Hingga Oktober 2026, DJP telah menghimpun penerimaan pajak sebesar Rp 1.796,8 triliun. Target penerimaan pajak dalam APBN 2026 ditetapkan sebesar Rp 2.357,7 triliun.
Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyatakan capaian hingga Oktober sudah mendekati Rp 1.800 triliun. Namun, masih terdapat target besar yang harus dikejar otoritas pajak menjelang akhir tahun.
“Penerimaan pajak telah terkumpul Rp 1.796,8 triliun, hampir Rp 1.800 triliun telah dikumpulkan oleh teman-teman di Direktorat Jenderal Pajak,” ujar Suahasil dalam konferensi pers APBN Edisi November 2026 di Kementerian Keuangan, Jakarta. Ia menilai pengumpulan penerimaan dalam skala tersebut bukan pekerjaan yang mudah.
Suahasil menekankan bahwa tambahan Rp 514 triliun akan digunakan untuk belanja negara. Karena itu, pemerintah membutuhkan dukungan berbagai pihak agar optimalisasi penerimaan dapat berjalan.
“Bukan pekerjaan yang mudah mengumpulkan Rp 1.800 triliun dan masih ada Rp 514 triliun yang masih harus dikumpulkan oleh teman-teman pajak,” ujarnya. DJP secara terpisah menyebut kebutuhan tambahan penerimaan pada November dan Desember mencapai sekitar Rp 500 triliun.
Strategi Pengawasan dan Kepatuhan
DJP menyiapkan sejumlah kebijakan untuk mengejar target tersebut, termasuk pengaturan perpajakan marketplace dan program pengurangan sanksi administratif. Otoritas juga menerapkan pajak minimum global atau global minimum tax.
Penguatan administrasi serta komunikasi dengan wajib pajak menjadi bagian dari langkah peningkatan kepatuhan. Dari sisi internal, DJP meningkatkan kapasitas pegawai dan menata jabatan fungsional agar pengawasan lebih terukur.
Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto menyebut fungsionalisasi jabatan meningkatkan aktivitas dan kualitas pelaksanaan tugas pengawasan sekitar 65% pada periode Agustus 2025 hingga 2026. Aktivitas audit pada periode tersebut juga meningkat sekitar 25%.
DJP turut menyempurnakan sistem Coretax melalui integrasi fitur analitik dan kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Sistem itu disiapkan untuk mendukung pengawasan sekaligus optimalisasi pengumpulan penerimaan.
“Fitur-fitur tersebut kini semakin terintegrasi dalam sistem Coretax untuk mendukung pengawasan dan pengumpulan penerimaan,” ujar Bimo pada 12 November 2026. Ia menegaskan koordinasi dengan direktorat jenderal terkait terus diperkuat untuk menjaga ketahanan APBN.
Pendekatan Berdasarkan Risiko
Dalam pengawasan, DJP menggunakan strategi behavioral nudging untuk mendeteksi dan mendorong kepatuhan wajib pajak. Pendekatan ini juga diarahkan pada wajib pajak yang terindikasi menghapus bukti potong guna menghindari kewajiban membayar kekurangan pajak.
Bimo menjelaskan DJP memakai metode Randomized Controlled Trials atau RCT untuk menentukan bentuk intervensi bagi setiap kelompok wajib pajak. Jenis pendekatan disesuaikan dengan profil risiko dan perilaku kepatuhan masing-masing pihak.
Variabel yang dipertimbangkan meliputi kepatuhan formal, kepatuhan material, profesi, kisaran penghasilan, sektor usaha, serta riwayat kepatuhan. DJP juga menggabungkan metode itu dengan Compliance Risk Management untuk mengenali pola ketidakpatuhan.
Selain pengawasan, pemenuhan kewajiban perpajakan direncanakan menjadi salah satu persyaratan bagi aparatur sipil negara untuk memperoleh promosi jabatan atau kenaikan pangkat. DJP belum merinci kelayakan wajib pajak yang sengaja menghapus bukti potong untuk mengikuti program pengurangan sanksi administratif.
Suahasil mengajak masyarakat dan media mendukung pengumpulan pajak karena penerimaan tersebut kembali digunakan untuk membiayai belanja negara. “Rp 514 triliun dipakai buat apa? Untuk belanja negara,” pungkasnya.
