Presiden Prabowo Subianto mengajak para ketua umum partai politik untuk berani mengoreksi dan memperbaiki sistem politik serta ekonomi di Indonesia. Ajakan itu disampaikan saat Pembukaan Tanwir dan Milad ke-114 Muhammadiyah di Palu, Sulawesi Tengah, Sabtu (14/11/2026).
Prabowo menyatakan telah membicarakan kebutuhan pembenahan sistem politik dengan sejumlah pimpinan partai. Menurut dia, kesadaran untuk melakukan perbaikan mulai tumbuh di kalangan elite politik.
Dalam pidatonya, Prabowo menekankan bahwa penyimpangan dalam penyelenggaraan sistem harus dikoreksi. Ia memandang langkah tersebut membutuhkan keberanian dan kesediaan bersama dari para pemimpin partai politik.
“Saya bicara dengan para ketua umum, berani nggak? Berani enggak kita mengadakan perbaikan. Kalau ada penyimpangan kita harus koreksi, penyimpangan, koreksi. Alhamdulillah sudah semakin ada kesadaran,” ujar Prabowo.
Ia mengatakan hampir semua ketua umum partai yang diajak berdiskusi memahami urgensi pembenahan tersebut. Prabowo menyebut perbaikan sistem politik menjadi kebutuhan yang harus dijalankan secara serius.
“Hampir semua ketua umum partai yang saya bicara paham mengerti sadar. Kita harus adakan perbaikan sistem politik,” kata Prabowo.
Perbaikan Sistem Ekonomi
Selain menyoroti politik, Prabowo juga menempatkan pembenahan sistem ekonomi sebagai agenda penting selama sisa masa mandatnya. Ia menilai sistem ekonomi selama ini telah menyimpang dari amanat Pasal 33 dan Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945.
Prabowo menyatakan tekad untuk melanjutkan langkah perbaikan pada sektor ekonomi. Penilaiannya berangkat dari pandangan bahwa arah perekonomian perlu kembali berpijak pada ketentuan konstitusi.
“Saya bertekad sisa mandat saya saya akan teruskan untuk memperbaiki sistem ekonomi yang saya anggap tadinya menyimpang dari Pasal 33 dan Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945,” kata Prabowo.
Menurut Prabowo, fondasi ekonomi nasional adalah asas kekeluargaan sebagaimana yang telah ditetapkan para pendiri bangsa. Ia menegaskan konsep tersebut bukan pandangan yang lahir dari kelompok tertentu.
“Saudara-saudara, sistem ekonomi kita adalah sistem ekonomi kekeluargaan. Ini bukan kalangan Prabowo Subianto, bukan. Ini perintah pendiri-pendiri bangsa kita. Ini yang dititip kepada kita,” ungkap Prabowo.
Ia juga menyampaikan keyakinannya bahwa mayoritas masyarakat Indonesia tidak menghendaki kondisi yang terjadi saat ini. Karena itu, ia menilai kepemimpinan memikul tanggung jawab untuk melakukan pembenahan.
“Dan saya yakin mayoritas rakyat Indonesia tidak menghendaki suasana seperti sekarang. Dan ini adalah sekarang tanggung jawab kepemimpinan,” sambungnya.
Amanat Pasal 33 UUD 1945
Prabowo mengingatkan bahwa Pasal 33 UUD 1945 mengatur perekonomian sebagai usaha bersama yang berlandaskan asas kekeluargaan. Ketentuan itu juga mencakup penguasaan negara atas cabang produksi yang penting bagi negara dan menyangkut hajat hidup orang banyak.
Ia turut menekankan ketentuan mengenai pengelolaan sumber daya alam. Menurut Prabowo, bumi, air, dan kekayaan alam harus digunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
“Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara. Dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat,” jelas Prabowo.
