Pengamat ketenagakerjaan Arif Novianto menilai peningkatan pelindungan buruh tidak serta-merta membuat investor enggan menanamkan modal di Indonesia. Menurutnya, daya tarik investasi ditentukan oleh banyak faktor, bukan hanya tingkat upah tenaga kerja.
Pandangan itu muncul di tengah kekhawatiran kalangan pengusaha terhadap Undang-Undang Pelindungan Ketenagakerjaan terbaru. Asosiasi Pengusaha Indonesia atau APINDO menilai sejumlah ketentuan dalam regulasi tersebut berpotensi menambah ketidakpastian bagi investor.
Arif meminta isu pelindungan pekerja dan investasi dilihat secara proporsional. “Menurut saya, argumen seperti ini perlu dilihat secara lebih proporsional. Kita tidak bisa serta-merta mengatakan bahwa setiap peningkatan pelindungan buruh akan membuat investor kabur,” ungkapnya.
Faktor Penentu Investasi
Biaya tenaga kerja memang menjadi salah satu pertimbangan perusahaan dalam menentukan lokasi investasi. Namun, Arif menekankan bahwa investor juga memperhitungkan kepastian hukum, kualitas infrastruktur, stabilitas ekonomi, serta konsistensi kebijakan.
Akses pasar, produktivitas, dan kemampuan tenaga kerja juga menjadi aspek penting dalam keputusan bisnis. Faktor-faktor tersebut menentukan kemampuan perusahaan untuk berkembang dalam jangka panjang.
Arif tidak menampik bahwa upah menjadi komponen biaya yang diperhatikan investor. Meski begitu, menjadikan upah murah sebagai keunggulan utama dinilai bukan strategi pembangunan yang sehat untuk jangka panjang.
Ketergantungan pada biaya tenaga kerja rendah dapat membawa Indonesia ke dalam low wage development model. Dalam pola tersebut, investasi dapat masuk, tetapi kualitas pekerjaan dan kesejahteraan pekerja belum tentu meningkat secara berarti.
Model itu juga berisiko menahan perkembangan produktivitas nasional. Perusahaan dapat lebih memilih memanfaatkan tenaga kerja murah daripada meningkatkan teknologi, keterampilan, dan efisiensi operasional.
Orientasi Investasi Perlu Diubah
Arif mendorong perubahan orientasi kebijakan dari sekadar membuat tenaga kerja semurah mungkin. Pemerintah dinilai perlu membangun iklim investasi yang produktif, inovatif, dan mampu menyediakan pekerjaan layak.
“Justru menurut saya, kita perlu mengubah orientasi kebijakan investasi. Bukan sekadar bagaimana membuat tenaga kerja semurah mungkin agar investor tertarik, tetapi bagaimana membangun iklim investasi yang produktif, inovatif, dan memberikan pekerjaan yang layak,” tegas Arif.
Pemerintah juga disarankan menentukan jenis investasi yang hendak diprioritaskan. Pilihannya bukan hanya investasi yang mengandalkan fleksibilitas tenaga kerja dan upah murah, melainkan investasi yang mendorong produktivitas, transfer teknologi, kualitas pekerjaan, serta kesejahteraan masyarakat.
Dalam pandangan Arif, pelindungan buruh tidak seharusnya ditempatkan sebagai penghambat investasi. Kedua kepentingan tersebut dinilai dapat berjalan beriringan apabila kebijakan dirancang untuk menciptakan kepastian dan nilai tambah ekonomi.
Kekhawatiran Pengusaha
DPR RI mengesahkan UU Pelindungan Ketenagakerjaan terbaru setelah revisi pada Selasa, 6 Oktober 2026. Revisi dilakukan setelah serikat buruh menggugat Undang-Undang Cipta Kerja yang terbit pada 2023 ke Mahkamah Konstitusi.
Gugatan itu dikabulkan dan Mahkamah Konstitusi memerintahkan DPR RI bersama pemerintah menyelesaikan revisi undang-undang paling lambat Oktober 2026. Regulasi terbaru tersebut terdiri atas 23 bab dan 313 pasal.
APINDO menyatakan masih mempelajari ketentuan dalam undang-undang itu secara rinci. Ketua Bidang Ketenagakerjaan APINDO Bob Azam menyoroti pentingnya kepastian bagi investor, termasuk dalam pengaturan pesangon.
“Seperti pesangon jangan sampai investor mundur melihat ketentuan yang membuat bertambahnya ketidakpastian,” tutur Bob Azam. APINDO akan menelaah dampak tiap pasal terhadap keputusan investor menanamkan modal di Indonesia.
