Anggota Komisi V DPR RI Sudjatmiko mengusulkan skema subsidi silang untuk membantu penyediaan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Skema ini mengandalkan keuntungan dari pengembangan kawasan komersial untuk mendukung pembangunan rumah sederhana.
Usulan tersebut diarahkan untuk memperkuat Program 3 Juta Rumah yang menjadi upaya pemerintah memperluas akses terhadap hunian layak dan terjangkau. Sudjatmiko menilai kebutuhan rumah masih besar karena banyak keluarga belum memiliki rumah atau masih tinggal di rumah tidak layak huni.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik yang dipaparkan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman pada Juli 2026, backlog kepemilikan rumah mencapai 9,64 juta rumah tangga. Selain itu, 18,77 juta rumah tangga masih menempati rumah tidak layak huni.
Menurut Sudjatmiko, penyediaan hunian bagi MBR tidak dapat hanya bertumpu pada pembangunan perumahan komersial. Pemerintah dan pengembang perlu terlibat bersama agar kebutuhan hunian kelompok menengah ke bawah dapat dipenuhi.
Kewajiban Hunian Berimbang
Ia menekankan pentingnya pelaksanaan ketentuan hunian berimbang yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman. Ketentuan itu dinilai perlu diawasi agar pembangunan kawasan perumahan tidak hanya berorientasi pada nilai komersial.
Pengembang besar dengan jumlah pembangunan di atas 3.000 unit disebut memiliki kewajiban memenuhi ketentuan hunian berimbang. Sudjatmiko menegaskan aturan tersebut tidak dapat diperlakukan sekadar sebagai kewajiban administratif.
“Kalau kita ingin memenuhi kebutuhan perumahan masyarakat, maka ketentuan undang-undang harus benar-benar dijalankan. Pengembang yang sudah masuk kategori besar, dengan jumlah pembangunan di atas 3.000 unit, harus memenuhi kewajiban hunian berimbang. Ini bukan sesuatu yang bisa diabaikan,” tegas Sudjatmiko.
Hunian berimbang, menurutnya, diperlukan agar tersedia pilihan rumah bagi MBR dan masyarakat menengah ke bawah. Penerapannya juga tidak harus berupa rumah tapak yang dibangun dalam satu kawasan perumahan.
Pengembang dapat menjalankan kewajiban tersebut melalui pembangunan hunian vertikal sesuai ketentuan yang berlaku. Pilihan itu membuka ruang bagi model pembangunan yang menyesuaikan kebutuhan lahan dan rencana pengembangan kawasan.
Keuntungan Komersial untuk Rumah Sederhana
Sudjatmiko mengakui pembangunan perumahan berskala besar memerlukan investasi besar, ketersediaan lahan, serta perencanaan bisnis jangka panjang. Pengadaan tanah atau land bank juga membutuhkan waktu sebelum dapat dikembangkan menjadi kawasan hunian.
Karena itu, ia mendorong pembahasan model bisnis yang membuat kewajiban penyediaan rumah MBR tetap berjalan tanpa mengganggu keberlanjutan usaha pengembang. Subsidi silang dipandang sebagai salah satu pilihan untuk menjembatani kepentingan bisnis dan kebutuhan perumahan terjangkau.
Keuntungan dari penjualan ruko, lahan komersial, maupun bangunan usaha lain dapat dialokasikan untuk mendukung pembangunan rumah sederhana. Skema tersebut dapat dimasukkan sejak awal dalam perencanaan bisnis dan pengembangan kawasan perumahan.
“Kalau membangun rumah sederhana secara hitungan bisnis keuntungannya kecil, bahkan bisa merugi, maka harus ada skema subsidi silang. Pengembang bisa memperoleh keuntungan dari kawasan komersial, ruko, maupun pengembangan usaha lainnya. Dari situ ada ruang untuk mendukung pembangunan rumah sederhana,” jelasnya.
Sudjatmiko menilai pemerintah perlu memahami tantangan investasi yang dihadapi pengembang dalam menjalankan proyek perumahan. Di sisi lain, pengembang tetap perlu memenuhi kewajiban menyediakan hunian terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Ia menekankan perlunya komitmen bersama antara pemerintah dan pelaku usaha untuk menjawab kebutuhan perumahan. Pembangunan perumahan diharapkan tidak hanya menghasilkan kawasan bernilai komersial tinggi, tetapi juga memberi kesempatan MBR memiliki rumah layak.
