Rencana pembiayaan PBI-JK untuk penduduk desil 1 hingga 8 memunculkan kekhawatiran atas kesenjangan dana BPJS Kesehatan. Dalam ilustrasi Koordinator Advokasi BPJS Watch Timboel Siregar, kebutuhan pembiayaan dapat mencapai sekitar Rp195 triliun per tahun, sedangkan iuran kelompok tersebut sekitar Rp112,3 triliun.
Selisih sekitar Rp83 triliun itu dinilai sulit ditutup hanya oleh peserta dari desil 9 dan 10. Timboel menilai perluasan bantuan iuran perlu dihitung matang agar tidak menekan arus kas program jaminan kesehatan.
“Selisihnya itu ada Rp 83 triliun. Apakah desil 9 dan 10 mampu untuk menangani itu, saya kira tidak,” ucapnya.
Rencana pemerintah menyasar warga desil 1 sampai 8 dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional atau DTSEN. Kebijakan ini diarahkan untuk memperluas perlindungan kesehatan bagi kelompok rentan, termasuk warga yang berisiko jatuh miskin saat sakit.
Skema pembiayaan akan dibagi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pemerintah pusat melalui APBN direncanakan menanggung desil 1 sampai 4, sementara kabupaten dan kota membiayai desil 5 sampai 6 serta pemerintah provinsi menangani desil 7 sampai 8.
Tekanan Fiskal Daerah
Timboel menyoroti beban daerah yang sudah muncul sebelum perluasan cakupan dilakukan. Jumlah warga desil 1 hingga 5 disebut sekitar 140 juta orang, sedangkan peserta yang dibiayai pemerintah pusat melalui APBN mencapai 96,8 juta orang.
Selisih sekitar 46 juta peserta selama ini menjadi tanggungan pemerintah daerah melalui APBD. Menurut Timboel, sejumlah pemerintah daerah masih menghadapi tunggakan pembayaran iuran, di tengah transfer ke daerah yang disebut mengalami penurunan.
“Sekarang saja sebenarnya desil 1-5 itu kan ada 140 juta, tapi yang didaftarkan pemerintah dalam APBN itu kan 96,8. Sementara itu selisihnya 46 juta, itu kan diserahkan ke daerah. Hari ini (pemerintah) daerah banyak yang nunggak,” kata Timboel.
Jumlah penduduk pada desil 1 hingga 4 diperkirakan sekitar 111 juta orang. Jika cakupan diperluas sampai desil 8, jumlah penduduk yang masuk kelompok itu mencapai 222,8 juta orang.
Risiko Iuran dan Kepesertaan
Timboel mempertanyakan apakah seluruh warga desil 6 hingga 8 dapat dikategorikan miskin dan tidak mampu sesuai ketentuan Sistem Jaminan Sosial Nasional. Ia juga mengingatkan sebagian warga pada kelompok tersebut mungkin bekerja di kantor dan semestinya didaftarkan sebagai peserta oleh badan usaha.
Ia khawatir perusahaan mengalihkan kewajiban membayar iuran pekerja ke skema bantuan pemerintah atau APBD. Kondisi itu berpotensi mengurangi penerimaan iuran BPJS Kesehatan dari masyarakat dan mengganggu prinsip gotong royong.
Kapasitas Layanan Kelas 3
Peserta desil 1 hingga 8 yang iurannya dibayar pemerintah akan masuk kelas 3 dengan iuran Rp42.000 per bulan. Dengan jumlah peserta yang besar, rumah sakit dinilai dapat menghadapi tekanan tambahan dalam menyediakan layanan kelas 3.
Timboel mengingatkan peserta kelas 3 tidak bisa begitu saja berpindah ke kelas satu saat membutuhkan layanan. Ia mendorong pemerintah memperkuat pendataan, memastikan bantuan bagi desil 1 hingga 5, serta mempertimbangkan kenaikan iuran menjadi Rp70.000 per orang per bulan untuk menjaga keberlanjutan pembiayaan.
