PT Kereta Api Indonesia atau KAI membatalkan rencana impor KRL bekas dari Jepang dan menyiapkan pengadaan 23 rangkaian kereta baru dalam dua hingga tiga tahun. Delapan rangkaian di antaranya menjadi kebutuhan paling mendesak untuk menjaga layanan kereta komuter.
Langkah ini diambil ketika kebutuhan armada terus meningkat, sementara sejumlah kereta yang beroperasi sudah berusia rata-rata lebih dari 41 tahun. KAI juga perlu mengonservasi atau memensiunkan 13 rangkaian pada 2026.
Untuk operasional 2026, KAI memperkirakan membutuhkan 105 rangkaian kereta. Namun, sarana yang tersedia pada awal tahun hanya berjumlah 102 rangkaian.
Selisih antara kebutuhan dan ketersediaan armada makin terasa karena pengiriman sembilan dari 16 rangkaian pesanan PT Industri Kereta Api atau PT INKA mengalami keterlambatan. Kondisi ini membuat pengadaan kereta baru perlu segera dibahas sebagai pilihan pengganti impor KRL bekas.
Kebutuhan Kereta Dinilai Mendesak
Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi menilai Indonesia membutuhkan KRL baru secepatnya setelah opsi impor dari Jepang batal. Ia berencana membahas skema pengadaan armada bersama Direktur Utama KAI Bobby Rasyidin dalam waktu dekat.
Dudy menyampaikan belum bertemu Bobby untuk membicarakan pembatalan impor tersebut. “(Soal batal impor KRL bekas) saya belum ketemu sama Dirut KAI (Bobby),” kata Dudy di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (9/11).
Ia menegaskan pertemuan itu perlu dilakukan segera karena tambahan sarana sudah dibutuhkan. “Ya secepatnya (bertemu Bobby), karena memang kita membutuhkan kereta secepatnya,” tegas dia.
Industri Dalam Negeri Masuk Skema
Rencana pengadaan 23 rangkaian baru diarahkan untuk melibatkan industri dalam negeri, termasuk PT INKA. KAI juga membuka kemungkinan kerja sama dengan produsen luar negeri selama pelaksanaannya tetap melibatkan industri nasional.
Sebelumnya, impor kereta bekas dari Jepang sempat diusulkan sebagai solusi sementara untuk menutup kekurangan armada KRL Jabodetabek. Usulan itu disampaikan Bobby dalam rapat bersama Komisi VI DPR RI pada 23 September 2026.
Pada periode tersebut, jumlah penumpang harian disebut telah mencapai sekitar 1,1 juta orang. Angka itu tumbuh 11,3 persen pada semester I 2026 dan menambah tekanan terhadap ketersediaan kereta komuter.
Delapan rangkaian yang paling mendesak akan menjadi prioritas awal dalam pemenuhan armada. Pengadaan baru diharapkan menjaga layanan penumpang tanpa kembali memakai opsi impor KRL bekas.
