Xpeng Indonesia memastikan tidak memiliki utang produksi mobil listrik setelah memanfaatkan fasilitas insentif impor kendaraan utuh atau completely built up (CBU). Kepastian ini disampaikan VP Marketing Xpeng Indonesia Hari Arifianto di Jakarta, Rabu (11/11/2026).
“Insya Allah tidak ada (utang produksi),” kata Hari Arifianto. Xpeng membatasi impor unit CBU pada tahap awal masuk ke pasar Indonesia dan kemudian mengalihkan pemenuhan permintaan ke perakitan lokal.
Peralihan itu terlihat dari penghentian impor kendaraan Xpeng sejak September 2025. Data Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia atau Gaikindo mencatat total impor Xpeng sepanjang 2025 hanya mencapai 293 unit.
Setelah masa impor awal, perusahaan menjalankan perakitan kendaraan secara lokal melalui kerja sama dengan PT Handal Indonesia Motor. Strategi tersebut membuat volume produksi lokal Xpeng meningkat seiring kebutuhan pasar di Indonesia.
Produksi Lokal Terus Bertambah
Xpeng telah merakit 661 unit kendaraan secara lokal pada tahun lalu. Dalam periode Januari hingga September 2026, jumlah perakitan lokalnya sudah mencapai 3.404 unit.
Jumlah produksi itu jauh melampaui volume kendaraan CBU yang diimpor Xpeng sepanjang 2025. Kondisi tersebut menjadi dasar pernyataan perusahaan bahwa kewajiban produksi dalam skema insentif telah dipenuhi.
Hari juga menyebut rata-rata kendaraan yang dirakit di dalam negeri telah memiliki Tingkat Kandungan Dalam Negeri atau TKDN di atas 40 persen. Angka itu menunjukkan komponen dalam negeri sudah menjadi bagian dari proses perakitan kendaraan Xpeng.
Penggunaan skema completely knocked down atau CKD menjadi jalur yang dipilih perusahaan untuk mempercepat perakitan lokal. Dengan skema ini, Xpeng tidak lagi mengandalkan impor kendaraan utuh untuk memenuhi kebutuhan pasar.
Aturan Rasio Produksi 1:1
Pemerintah memberikan fasilitas bea masuk 0 persen kepada sejumlah produsen mobil listrik yang mengimpor CBU dengan syarat tertentu. Ketentuan itu tercantum dalam Peraturan Menteri Investasi Nomor 6/2023 juncto Peraturan Menteri Investasi Nomor 1/2024 serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135 Tahun 2024.
Dalam skema normal, impor kendaraan CBU dapat dikenai bea masuk hingga 50 persen. Karena itu, penerima insentif wajib menjalankan komitmen investasi dan produksi kendaraan di Indonesia.
Aturan utamanya memakai rasio produksi 1:1. Artinya, produsen harus memproduksi kendaraan dalam negeri dengan jumlah dan spesifikasi teknis setidaknya setara dengan unit CBU yang sebelumnya diimpor.
Produsen juga wajib menyerahkan bank garansi sebagai jaminan atas realisasi produksi lokal. Bank garansi itu berkaitan dengan bea masuk yang ditangguhkan saat perusahaan memperoleh fasilitas impor CBU.
Perusahaan penerima insentif diwajibkan memulai produksi lokal pada periode 1 Januari 2026 hingga 31 Desember 2027. Volume produksinya harus setara dengan kuota impor CBU yang telah dimanfaatkan sebelumnya.
Target TKDN juga harus disesuaikan dengan ketentuan pemerintah. Jika kewajiban produksi tidak dipenuhi sampai 31 Desember 2027, bank garansi senilai bea masuk yang sempat ditangguhkan dapat dicairkan atau hangus.
Penjualan Ikut Meningkat
Kinerja perakitan lokal Xpeng berlangsung saat penjualan merek tersebut bertumbuh di pasar Indonesia. Data retail sales Gaikindo mencatat distribusi Xpeng mencapai 2.823 unit sepanjang Januari hingga Oktober 2026.
Angka tersebut meningkat tajam dibandingkan penjualan sepanjang 2025 yang berjumlah 824 unit. Dalam daftar mobil terlaris di Indonesia, Xpeng berada di posisi ke-21.
Peningkatan distribusi terjadi sejalan dengan bertambahnya volume kendaraan yang dirakit di dalam negeri. Bagi Xpeng, penghentian impor CBU sejak September 2025 menandai pergeseran pasokan kendaraan menuju fasilitas perakitan lokal.
Selain Xpeng, lima pihak tercatat menyanggupi komitmen investasi dalam skema insentif tersebut. Mereka mencakup PT National Assemblers untuk Citroen, AION, Maxus, dan VW, PT Geely Motor Indonesia, PT VinFast Automobile Indonesia, BYD, serta Inchcape Indomobil Energi untuk Great Wall Motor.
