Sepuluh klub peserta Pro Futsal League sepakat mendesak Federasi Futsal Indonesia atau FFI menggelar Kongres Luar Biasa (KLB). Desakan itu muncul ketika tiga anggota Komite Eksekutif (Exco) FFI memilih mundur dari kepengurusan.
Klub meminta KLB menjadi forum untuk membahas persoalan yang berkembang di dalam federasi. Tekanan tersebut memperlihatkan polemik kini tak hanya terjadi di tingkat pengurus.
Sepuluh Klub Dorong Kongres Luar Biasa
Klub yang menyatakan sikap terdiri atas Bintang Timur Surabaya (BTS), Blacksteel FC, Pangsuma FC, dan Cosmo JNE. Kuda Laut Nusantara, Halus FC, Proton FC, Unggul FC, Nanzaby FC, serta Mikika FC juga masuk dalam kesepakatan itu.
- Bintang Timur Surabaya (BTS)
- Blacksteel FC
- Pangsuma FC
- Cosmo JNE
- Kuda Laut Nusantara
- Halus FC
- Proton FC
- Unggul FC
- Nanzaby FC
- Mikika FC
Permintaan KLB menjadi sorotan karena datang dari klub-klub yang berkompetisi di Pro Futsal League. Mereka menilai kongres perlu digelar untuk menangani isu yang mencuat di lingkungan FFI.
Tiga Anggota Exco Ajukan Pengunduran Diri
Di tengah desakan klub, Andri Paranoan, Celni Pita Sari, dan Wibi Andrino telah mengirim surat pengunduran diri kepada Ketua Umum FFI Michael Sianipar. Ketiganya menyampaikan alasan serupa, yakni perbedaan pandangan mengenai arah serta kebijakan organisasi.
Dalam surat pengunduran diri, mereka juga menyebut adanya kesibukan dan tanggung jawab lain yang dipertimbangkan. “Keputusan ini saya ambil setelah melalui pertimbangan yang matang, dengan memperhatikan kesibukan dan tanggung jawab lainnya, adanya perbedaan pandangan dalam menyikapi arah dan kebijakan organisasi,” demikian isi alasan tersebut.
Andri Paranoan dan Celni Pita Sari sebelumnya bertugas menangani Badan Tim Nasional futsal. Keduanya terlibat dalam pengelolaan sejumlah agenda Timnas Futsal Indonesia.
Wibi Andrino dikenal sebagai Wakil Ketua Umum DPRD DKI Jakarta sekaligus pengacara. Ia juga pernah bekerja sama dengan Michael Sianipar dalam upaya pengembangan futsal, terutama di Jakarta.
Pemberhentian Sekjen Dipertanyakan
Polemik FFI sebelumnya mengemuka setelah Budi Setiawan diberhentikan dari jabatan Sekretaris Jenderal. Keputusan itu tercantum dalam Surat Nomor 0071/FFI-KEP/1229/ORG/XI-2026 dan disebut sebagai bagian dari penataan organisasi serta peningkatan efektivitas kepemimpinan.
Budi mempertanyakan prosedur pemberhentiannya karena menurutnya keputusan tersebut harus mengacu pada statuta dan peraturan organisasi. Ia juga menilai pengangkatan maupun pemberhentian sekretaris jenderal asosiasi perlu merujuk Statuta PSSI.
Dalam keterangannya di Best Western Senayan pada Senin (9/11/2026), Budi menilai surat itu harus mendapat persetujuan PSSI. “Kalau itu tidak dikirimkan ke PSSI, itu namanya mengambil jalan sendiri. Kalau tidak ada persetujuan dari PSSI, berarti surat pemberhentian itu tidak berlaku,” kata Budi.
