Universitas Gadjah Mada (UGM) membela mahasiswa yang mengikuti aksi unjuk rasa di pusat Kota Yogyakarta pada Selasa, 10 November 2026. Kampus menilai penyampaian pendapat dan kritik kepada pemerintah merupakan bagian dari proses demokrasi.
Wakil Rektor Bidang Pendidikan dan Pengajaran UGM, Wening Udasmoro, menyatakan institusi pendidikan berharap tidak ada kekerasan terhadap massa aksi, terutama mereka yang berstatus mahasiswa. UGM juga menegaskan keterbukaannya terhadap masukan dari mahasiswa atas kebijakan maupun keputusan kampus.
Menurut Wening, kritik dari mahasiswa dan akademisi semestinya dipandang sebagai masukan penting bagi negara. Ia menyebut absennya kritik justru perlu menjadi perhatian.
“Proses mahasiswa melakukan bentuk-bentuk kritik protes itu sebetulnya seharusnya negara berterima kasih, karena masih ada yang memberikan masukan. Justru ketika masukan tidak ada, dan semuanya mengatakan ‘oke’, itu harusnya hati-hati,” kata Wening, Rabu, 11 November 2026, dikutip dari Antara.
Wening mengatakan UGM menerapkan sikap serupa dalam relasi dengan mahasiswanya. Kampus, menurut dia, menghargai mahasiswa yang menyampaikan masukan.
“Karena justru ketika mahasiswa, akademisi memberikan masukan itu harusnya berterima kasih. Dan kita di UGM ketika ada mahasiswa yang memberikan masukan kita berterima kasih,” ujar Wening.
Penolakan terhadap kekerasan
UGM menyatakan menolak tindakan aparat keamanan yang menghalau massa aksi dengan gas air mata. Beredar pula informasi mengenai aparat kepolisian yang memasuki kawasan kampus menggunakan kendaraan taktis atau rantis.
Wening menyebut informasi mengenai keberadaan rantis tersebut masih simpang siur. Namun, ia menegaskan penolakan kampus terhadap penggunaan gas air mata dan masuknya aparat ke wilayah UGM.
“Kami sangat menolak dan saya kira semua warga UGM juga sepakat bahwa tidak seharusnya yang namanya aparat itu masuk, masuk ke dalam wilayah UGM dengan gas air mata dan lain sebagainya,” kata Wening.
Kampus sebagai ruang aman
Wening mengingatkan kampus merupakan ruang yang harus nyaman, aman, dan bebas dari segala bentuk kekerasan demi mendukung aktivitas pendidikan. Kawasan universitas dipandang sebagai tempat belajar dengan kebebasan akademik yang dijamin.
Ia menekankan penolakan terhadap kekerasan berlaku ketika tindakan itu terjadi di dalam maupun di luar lingkungan kampus. Pihak keamanan, menurutnya, perlu mencegah kekerasan terhadap warga yang menyampaikan pendapat.
“Yang penting bagi kami, ketika itu sudah masuk ke area di mana UGM berada dan wilayah tersebut adalah wilayah vital beraktivitas akademik, yang itu kebebasan dijamin, maka setiap bentuk kekerasan dari aparat itu kami menolak,” ujarnya.
UGM dikepung aparat pada Selasa malam hingga Rabu dini hari setelah unjuk rasa berlangsung. Serikat Mahasiswa UGM pada Rabu pagi menyampaikan bahwa tujuh rekan mahasiswa hilang atau ditangkap.
Sejumlah mahasiswa juga dilaporkan mengalami cedera fisik setelah pengepungan. UGM menyatakan akan membantu proses pencarian serta memastikan mahasiswa dapat kembali pulang.
“Karena di dalam institusi pendidikan, kami mengajarkan orang untuk tidak melakukan kekerasan. Sehingga salah satu cara yang kami lakukan adalah melarang orang-orang yang melakukan kekerasan entah itu dari siapapun, dari aparat, internal manapun, lembaga manapun, kami tolak,” tegasnya.
